Aceh Singkil, KASTV — Kamis, 5 Maret 2026
Dinamika politik yang berkembang di Aceh Singkil dalam beberapa waktu terakhir kembali memunculkan polemik seputar kepemimpinan Bupati Oyon. Berbagai perbincangan yang mencuat di ruang publik dinilai lebih banyak menyoroti konflik dan tarik-menarik kepentingan elit dibandingkan substansi kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Aceh Singkil menegaskan bahwa politik daerah tidak boleh direduksi menjadi sekadar arena pertarungan pengaruh di sekitar lingkar kekuasaan. Jika dinamika yang terjadi hanya sebatas konflik elit, maka rakyat berpotensi kembali menjadi penonton di tengah proses demokrasi yang seharusnya berpihak kepada mereka.
“Kami memandang bahwa yang paling penting saat ini bukan siapa yang paling dekat dengan bupati atau siapa yang paling berpengaruh di belakang layar, tetapi siapa yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Surya Padli, Ketua EK LMND Aceh Singkil, dalam keterangannya, Kamis (5/3).
Menurutnya, perhatian publik seharusnya diarahkan pada substansi kebijakan: bagaimana nasib petani yang masih menghadapi persoalan pupuk dan distribusi hasil panen, nelayan yang terkendala akses pasar, buruh yang berjuang atas kepastian kerja, serta pemuda yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan ruang partisipasi.
Sejarah politik nasional menunjukkan bahwa konflik di sekitar kekuasaan kerap kali lebih didorong oleh perebutan akses dan distribusi pengaruh dibandingkan perdebatan prinsip.
Fenomena tersebut pernah terlihat dalam berbagai fase pemerintahan nasional, mulai dari masa transisi pasca-Soeharto hingga era Joko Widodo, di mana dinamika lingkar dalam kekuasaan sering menjadi sorotan publik.
EK LMND Aceh Singkil menilai bahwa jika pola serupa terjadi di tingkat daerah, maka demokrasi lokal berisiko mengalami kemunduran. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa tersebut menyerukan agar seluruh pihak mengedepankan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap kritik maupun evaluasi terhadap kepemimpinan daerah.
“Jika ada kritik terhadap Bupati Oyon, sampaikan secara terbuka dan berbasis data. Jika ada evaluasi kebijakan, lakukan secara objektif dan partisipatif. Jangan jadikan rakyat sebagai alat legitimasi dalam konflik yang sejatinya hanya soal perebutan pengaruh,” tegas Surya Padli.
EK LMND Aceh Singkil juga menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur lima tahunan, melainkan proses berkelanjutan yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa yang peduli dengan Bupati Oyon, melainkan siapa yang benar-benar peduli dengan rakyat Aceh Singkil. Politik, menurut EK LMND, harus kembali pada esensinya: keberanian untuk berpihak secara jelas dan konsisten kepada kepentingan rakyat. (PT)