 |
| Anthony Budiawan- Managing Director Political Economy & Public Studies (PEPS) |
Opini Anthony Budiawan- Managing Director Political
Economy & Public Studies (PEPS)
Terkait sejumlah kasus yang mencuat di Bea Cukai dan Direktorat Jenderal
Pajak, termasuk penangkapan pejabat seperti Direktur Penyidikan melalui OTT,
muncul pertanyaan apakah penelusuran kasus ini perlu diperluas hingga ke
kebijakan pada periode sebelumnya di Kementerian Keuangan.
Sejak lama telah disoroti adanya dugaan transaksi mencurigakan berdasarkan
informasi dari PPATK yang nilainya mencapai Rp349 triliun dan melibatkan
pegawai Kementerian Keuangan. Dugaan tersebut mengarah pada kemungkinan praktik
yang bersifat sistemik dan terorganisir.
Dalam salah satu persidangan, disebutkan adanya pengakuan bahwa pemeriksa
pajak memiliki target tertentu. Jika terjadi negosiasi, dana yang diperoleh
dikumpulkan dan dibagi, sebagian ke direktorat atau subdirektorat, dan sebagian
lagi ke tim pemeriksa. Jika praktik semacam ini benar terjadi, maka menunjukkan
persoalan yang terstruktur.
Untuk Bea Cukai, beberapa kasus terungkap melalui OTT KPK. Modusnya berbeda
dengan proyek pengadaan, melainkan terkait proses administrasi keluar-masuk
barang. Karena sifatnya administratif, pembuktian sering kali lebih efektif
melalui OTT.
Pandangan yang muncul menegaskan bahwa jika terdapat pejabat lain, termasuk
pejabat periode sebelumnya yang terindikasi terlibat, maka secara hukum tetap
dapat dimintai keterangan. Dalam hukum pidana tidak ada kekebalan berdasarkan
jabatan. Siapa pun dapat dipanggil jika memang diperlukan dalam proses hukum.
Sebagai contoh, kasus Bank Century kembali disinggung karena dinilai
menyisakan pertanyaan publik. Intinya, apabila ada dugaan intervensi atau
ketidakwajaran dalam proses hukum, maka hal tersebut juga semestinya dapat
diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas
pemerintahan Presiden Prabowo. Secara niat, program ini bertujuan meningkatkan
gizi anak. Namun yang menjadi pertanyaan adalah ketepatan sasaran. Tidak semua
penerima adalah anak dengan kondisi kekurangan gizi. Jika program diberikan
secara merata tanpa penyaringan berbasis kebutuhan, maka berpotensi tidak efektif
dan membebani anggaran.
Masalah utama kekurangan gizi dinilai berakar pada kemiskinan. Karena itu,
pendekatan yang lebih fundamental adalah pengentasan kemiskinan. Jika
kemiskinan tertangani, orang tua dapat memenuhi kebutuhan gizi anak secara
mandiri.
Dari sisi fiskal, program ini disebut sebagai redistribusi konsumsi. Jika
seorang anak sudah mendapat makan di sekolah, konsumsi rumah tangga bisa
berkurang. Secara total, jika anggaran negara tidak bertambah dan hanya
direalokasi dari pos lain, maka dampak ekonominya menjadi terbatas.
Misalnya, jika total fiskal 100 dan 20 dialihkan untuk MBG dari pos lain,
maka sektor yang sebelumnya menerima 20 tersebut akan terdampak. Efek
penggandanya bisa saling meniadakan.
Selain itu, jika dana diambil dari anggaran pendidikan, dampaknya bisa lebih
serius karena pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan
daya saing bangsa. Mengurangi investasi produktif demi konsumsi jangka pendek
berisiko menurunkan kapasitas pembangunan di masa depan.
Program ini dinilai tidak menyentuh persoalan struktural ekonomi, melainkan
lebih pada peningkatan konsumsi.
Persoalan utama ekonomi Indonesia dinilai berada pada struktur industri dan
ekspor. Data menunjukkan bahwa ekspor Indonesia kini hanya sekitar 60 persen
dari Vietnam. Satu dekade lalu, Indonesia justru lebih unggul. Vietnam dinilai
berhasil mengintegrasikan impor bahan baku menjadi produk ekspor bernilai
tambah.
Pertumbuhan ekonomi 7 persen dinilai sulit dicapai jika hanya mengandalkan
konsumsi domestik. Pertumbuhan tinggi membutuhkan:produksi yang kuat, industrialisasi
yang kompetitif, ekspor yang terintegrasi dengan pasar global. Ekspor membuka
akses ke pasar yang jauh lebih luas dibandingkan hanya mengandalkan pembeli
dalam negeri.
Karena itu, prioritas utama yang dinilai perlu dilakukan adalah
restrukturisasi industri nasional dan peningkatan daya saing ekspor. Jika suatu
program tidak efektif dalam mendukung pembangunan industri jangka panjang, maka
perlu dievaluasi secara berani.
Secara keseluruhan, tantangan ekonomi Indonesia bukan semata persoalan
konsumsi, melainkan persoalan struktural: produktivitas, industrialisasi dan
integrasi global. Tanpa pembenahan
mendasar pada struktur ekonomi dan tata kelola institusi, target pertumbuhan
tinggi akan sulit terealisasi secara berkelanjutan.
Sumber:: https://youtu.be/zytLHiIeRzA?si=_pTX6g8bNgB7HbUw