Opini oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes_
Ada sebuah postingan menarik di salahsatu Platform MedSos FB / FaceBook bernama "Komunitas Bisa Menulis" yang berisi tulisan / Meme "Apa benar perang antara Iran vs Israel akan berhenti kalo JkW mempublikasikan ijazah aslinya?". Postingan ini fakta adanya, sebagaimana bisa dilihat / di-klik pada URL: m.facebook.com/groups/657806561808329/permalink/1863459901242983/ Meski kalimat diatas berjenis satire dan sarkas alias cenderung seloroh bahkan bernada cemooh, namun maknanya sangat dalam untuk direnungkan bersama.
Sebagaimana diketahui, kasus Ijazah JkW yang secara teknis ilmiah 99,9% palsu sudah berlangsung cukup lama, bahkan kalau dihitung semenjak munculnya "causa prima" alias sebab pertama yang membuat masyarakat curious alias kepo saat penyelenggaraan Seminar "Memimpin dengan Hati" di Kampus UII (Universitas Islam Indonesia) Jogja hari Jumat 28/06/2013 alias sudah hampir 13 (tiga belas) tahun silam tersebut. Seminar yang dimoderatori Rosiana Silalahi dan menghadirkan Pembicara Prof Machfud MD, (Alm) Buya Syafiie Maarif dan JkW ini menjadi sangat legendaris karena disitulah pertamakali terungkap bahwa IpK (Index Prestasi Kumulatif) JkW menurut pengakuannya sendiri angkanya "kurang dari 2.0".
Fakta peristiwa diatas terdokumentasi juga dalam berbagai media utama alais mainstream seperti Tempo, Detik dsb dan menjadi salahsatu bahasan utama di buku JWP / Jokowi's White Paper. Jelas bagi masyarakat yang mau berpikir menggunakan otak waras, tidak ada seorangpun mahasiswa di kampus manapun yang bisa lulus cepat 5 tahun program Strata-1 (S-1) apalagi dari kelompok fakultas eksakta -misalnya Kehutanan- yang rata-rata harus menempuh total sekitar 160 SKS / Satuan Kredit Semester, karena jika IpK dibawah 2 maka tiap semester hanya bisa mengambil maksimal 18 SKS, bahkan ada Dosen Pembimbing yang hanya membolehkan mahasiswanya ambil 15 SKS saja.
Oleh karenanya wajar bila sampai dengan saat ini, lebih dari satu dekade setelah peristiwa bersejarah -soal "IPk dibawah 2.0- di Kampus UII Jogja itu terungkap, bahkan hingga ada 2 (dua) Korban sebelumnya yang dipidana penjara tahun 2022 lalu, Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur, hanya gara-gara bermaksud ingin mempertanyakan Ijazahnya, keberadaan Ijazah tersebut masih dianggap "Ghoib" (seperti Mobil "Esemka") oleh masyarakat. Sampai harus sudah dimenangkan gugatan Salinannys di KIP (Komisi Informasi Pusat) dan berusaha ditunjukkan -namun tidak boleh dipegang dan difoto- saat Gelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya-pun, publik sudah semakin percaya bahwa hasil penelitian ilmiah kami (tentang kepalsuan yang secara teknis mencapai 99,9%) memang sahih dan adekuat.
Belum lagi jika secara detail diikuti berbagai metodologi yang dipakai untuk meneliti (kepalsuan) Ijazah yang diposting pertama kalinya dalam bentuk berwarna oleh Kader PSI bernama DSU / Dian Sandi Utama di Platform X / Twitter tanggal 01/04/2025 yang dijadikan dasar riset pertamakalinya (karena DSU berani menyatakan secara tertulis bahwa apa yang dipostingnya adalah "Asli"), maka proses ELA (Error Level Analysis), Histogram, Luminance and Chrominance, dst makin mendorong keinginan masyarakat untuk mendesak agar JkW berani menunjukkan sendiri Ijazahnya tersebut, apalagi sudah hampir 10 (sepuluh) kali Sidang CLS / Citizen Law Suit yang bahkan diselenggarakan di PN Surakarta dan berjarak hanya beberapa Km dari rumahnya di Kutai Utara Sumber, tidak sekalipun Ijazahnya ditampakkan apalagi batang hidung pemiliknya, TerWelu.
Jadi jika sekarang ditengah perang AS-Israel vs Iran muncul fenomena komunikasi politik yang unik seperti termuat di FB diatas ("Perang antara Iran vs Israel akan berhenti kalo JkW mempublikasikan ijazah aslinya") maka ungkapan ini bukan sekadar satire, sarkas atau humor politik, tetapi dapat dianalisis sebagai refleksi dinamika legitimasi politik domestik yang berpotensi mempengaruhi kredibilitas diplomasi Indonesia dimana diharapkan kita bisa sebagai mediator konflik AS–Israel vs Iran dengan fenomena meme politik. Jelasnya perang ini menimbulkan dampak geopolitik global, termasuk terhadap negara-negara non-blok seperti Indonesia. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk memediasi konflik tersebut guna menurunkan eskalasi militer, selanjutnya melalui Menteri Luar Negeri, Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi mediator konflik tersebut dan mengajak semua pihak menahan diri. Presiden bahkan disebut siap melakukan diplomasi langsung ke Teheran bila diminta menjadi mediator
Di sisi lain, banyak analis diplomatik menilai tawaran ini berani secara politik tetapi belum tentu realistis secara geopolitik karena keterbatasan leverage Indonesia terhadap Washington, Tel Aviv maupun Teheran. Faktor yang Mendukung Indonesia Menjadi Mediator sebagaimana sudah saya singgung juga dalam 3 (tiga) tulisan sebelumnya adalah faktor Negara Muslim Terbesar dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki legitimasi moral dalam isu Timur Tengah. Selain itu sejak Konferensi Asia Afrika 1955, Indonesia memposisikan diri sebagai bridge builder dalam konflik global. juga Rekam Jejak dalam Peacekeeping, Indonesia adalah salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB dan bahkan mempertimbangkan pengiriman ribuan pasukan ke Gaza dalam skema stabilisasi internasional.
Namun faktor yang melemahkan dan bisa menjadi kendala serius antaralain adakah kedekatan militer dengan AS, dimana Indonesia dan AS memiliki kerja sama militer seperti latihan Super Garuda Shield, yang melibatkan pasukan kedua negara sejak 2007. Hal ini dapat membuat Iran meragukan netralitas Indonesia, apalagi Hubungan ekonomi dengan AS dengan adanya kesepakatan perdagangan besar antara Indonesia dan AS juga memperkuat persepsi bahwa Jakarta tidak sepenuhnya netral alias cenderung ke "Poros Barat", ditambah keikutsertaan dalam BoP (Board of Peace) bentukan Donald Trump. Faktor lain sebagaimana ada dalam tulisan saya sebelumnya adakah kedekatan juga antara Indonesia dengan "Poros Timur" semenjak pemerintahan JkW satu dekade lalu karena (terlalu) banyaknya hubungan ekonomi juga dengan negara Tirai Bambu ini, apalagi kalau dibandingkan hubungan dengan "Poros Islam" tampak Indonesia tidak semesra alias seefektif dua poros sebelumnya diatas.
Di tengah dinamika geopolitik tersebut, politik domestik Indonesia juga masih sangat diwarnai kontroversi mengenai ijazah JkW yang sekalilagi secara ilmiah dapat disebut sebagai 99,9% Palsu sehingga menjadi isu politik berulang tidak hanya di media sosial namun juga di media mainstream. Dalam teori komunikasi politik digital, meme sering digunakan untuk satire bahkan sarkas terhadap elite politik ekspresi skeptisisme publik, dlegitimasi atau ironi terhadap kekuasaan. Secara simbolik dan semiotik, meme dalam FB soal Ijazah JkW ini memiliki beberapa lapisan makna, antaralain Ironi terhadap Diplomasi. Meme tersebut menyiratkan Konflik global yang sangat kompleks dibandingkan dengan konflik domestik yang dianggap sederhana dan Kritik terhadap Elite Politik. Jelas pesan implisitnya adalah Elite Indonesia sibuk dengan isu domestik, sementara dunia menghadapi krisis geopolitik besar
Kesimpulannya, harus diakui sindiran terhadap Legitimasi Ijazah Palsu ini menjadi antitesis simbol legitimasi kepemimpinan, karena meme tersebut menyindir bahwa legitimasi domestik lebih penting daripada diplomasi global. Dalam teori hubungan internasional terdapat konsep "Two Level Game” (Robert Putnam), artinya Diplomasi internasional selalu dipengaruhi oleh politik domestik. Jika legitimasi domestik dipertanyakan, maka kredibilitas mediator berkurang dan Posisi tawar diplomasi otomatis melemah. Apalagi secara geopolitik, kapasitas Indonesia masih terbatas sehingga tawaran tersebut lebih bersifat diplomasi normatif daripada realpolitik. At last but not least, Meme tersebut sebenarnya menyampaikan kritik bahwa sebelum menyelesaikan konflik global, negara harus menyelesaikan terlebih dahulu konflik legitimasi di dalam negeri, apalagi jika Macan Asia terlihat hanya bisa omon-omon dan masih tunduk kepada Kodok Oslo ...
)* *Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes - Pemerhati Telematika, Multimedia, AI dan OCB Independen - Selasa, 10 Maret 2026*