KARENA SUDAH ADA DEWAN PERDAMAIAN PBB YANG RESMI. Indonesia mau cari apa di Board of Peace/dewan perdamaian Gaza cari citra/popularitas ?
Langkah Vatikan menolak bergabung ke “Board of Peace” yang dikaitkan dengan inisiatif Donald Trump bukan sekadar manuver diplomatik. Itu adalah pernyataan sikap. Tegas. Terukur. Dan sarat pesan moral. Ketika sebuah negara kecil dengan wilayah tak lebih dari beberapa puluh hektare berani berkata “tidak” terhadap panggung politik global, dunia tahu: ada prinsip yang sedang dijaga.
Penolakan itu bukan soal suka atau tidak suka. Ini tentang independensi moral. Vatikan berdiri di atas fondasi ajaran, bukan kalkulasi kekuasaan. Ketika sebuah inisiatif perdamaian lahir dari dinamika politik yang penuh kepentingan, wajar jika Tahta Suci memilih menjaga jarak. Damai bukan komoditas. Damai bukan alat pencitraan. Damai adalah nilai yang tidak boleh ditarik ke dalam pusaran kontestasi politik.
Di sinilah ironi terasa menyesakkan.
Indonesia, negara dengan ribuan regulasi, undang-undang bertumpuk, dan konstitusi yang menjunjung tinggi keadilan sosial, justru sering tampak gagap menjaga marwah prinsipnya sendiri. Kita menyebut diri sebagai negara hukum. Kita bangga sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kita fasih berbicara tentang moral, tentang keadilan, tentang keberpihakan pada yang tertindas. Namun dalam praktik, sering kali yang terdengar lebih nyaring adalah kompromi.
Ketika Vatikan menolak, itu adalah pesan bahwa tidak semua undangan harus diterima. Tidak semua forum harus dihadiri. Tidak semua label “perdamaian” otomatis suci. Ada yang lebih penting dari sekadar tampil di meja internasional: konsistensi nilai.
Ironisnya, negara yang bukan berbasis Islam justru menunjukkan ketegasan etika yang kerap kita banggakan dalam pidato-pidato keagamaan. Sementara Indonesia—yang kerap menyebut diri sebagai penjaga moral dunia Islam moderat—masih bergulat antara idealisme dan kepentingan praktis. Di atas kertas kita kuat. Di podium kita lantang. Tetapi di meja keputusan, sering kali sikap menjadi abu-abu.
Sindiran itu terasa tajam karena datang tanpa kata-kata. Vatikan tidak perlu menyebut Indonesia. Tidak perlu membandingkan diri. Tetapi publik bisa membaca kontrasnya. Negara kecil, sikap besar. Negara besar, sikap kadang mengecil.
Apakah ini soal agama? Tidak. Ini soal integritas. Apakah ini soal politik? Sebagian. Tapi lebih dari itu, ini soal keberanian menolak ketika nilai dipertaruhkan. Indonesia memiliki semua perangkat hukum, semua legitimasi moral, semua posisi strategis untuk berdiri lebih tegas di panggung global. Namun pertanyaannya sederhana: beranikah?
Penolakan Vatikan adalah cermin. Dan cermin tidak pernah berbohong. Yang terlihat di dalamnya bukan wajah orang lain—melainkan wajah kita sendiri.