Kendari (KASTV) – Himpunan Nelayan Kota Kendari menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, menuntut realisasi penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal nelayan yang hingga kini masih diblokir akibat belum memasang Vessel Monitoring System (VMS).
Dalam aksi tersebut, perwakilan PPS Kendari, Asep, yang sebelumnya telah menandatangani surat pernyataan, menyampaikan komitmennya untuk menyurati kementerian terkait agar akun kapal nelayan yang belum memasang VMS dibuka kembali dan tidak diblokir.
“Semua nelayan pada prinsipnya siap memasang VMS, namun kami menunggu bantuan gratis dari pemerintah. Jangan bebani nelayan kecil,” teriak salah satu orator aksi. Kamis, (5/2/2026)
Koordinator lapangan aksi menegaskan bahwa PPS Kendari dan kementerian harus sejalan dalam kebijakan. Ia meminta agar kapal yang belum memiliki VMS tetap diberikan SLO sementara, demi menjaga aktivitas melaut nelayan.
“Kalau SLO terus ditahan, bukan cuma nelayan yang rugi, tapi pendapatan daerah juga berkurang. Siapa yang menjamin kehidupan nelayan sehari-hari?” tegasnya.
Massa aksi juga mengingatkan bahwa sebelumnya pihak PPS sempat menjanjikan pemasangan VMS gratis pada tanggal 31 lalu, namun hingga kini belum terealisasi.
“Kalau sampai tiga bulan tidak ada realisasi VMS gratis, kami akan kembali turun aksi lebih besar. Ini peringatan terakhir,” ujar korlap.
Para nelayan berharap pemerintah pusat segera membuka blokir dokumen kapal dan memberikan solusi nyata berupa bantuan pemasangan VMS gratis, agar aktivitas melaut tidak terhenti.
Situasi sempat memanas ketika sejumlah nelayan meluapkan emosi dan mengancam membakar kantor PPS Kendari. Namun aksi tersebut berhasil diredam oleh koordinator lapangan dan aparat yang berjaga.
Massa juga mengancam akan menduduki kantor PPS Kendari jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
“Kami ingin membantu negara, tapi negara juga harus hadir membantu nelayan,” tutup salah satu perwakilan nelayan.
Editor: redaksi