Jakarta - Muslim Arbi, tokoh Maluku Utara di Jakarta meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dan Bupati Halmahera Barat James Uang mengeluarkan rekomendasi penolakan PT.Ormat Geothermal Indonesia, pemenang lelang proyek energi panas bumi atau geothermal Talaga Ranu di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
Menurut Muslim Arbi, Gubernur Sherly Tjoanda dan Bupati James Uang harus aspiratif terhadap suara umat muslim Maluku utara yang menolak kehadiran perusahan milik yahudi yang berbasis di Israel itu.
Selain itu, sikap dimaksud sebagai bentuk empati terhadap ratusan ribu rakyat gaza -palestina korban syahid dan luka serta cacat terutama anak - anak dan perempuan.Sebaliknya, sikap mengabaikan dan tidak simpatik merupakan bagian dari pro kejahatan israel terhadap bangsa Palestina.
"Saya kira demikian, Gubernur Sherly Tjoanda dan Bupati James Uang, dua kepala daerah yang terpilih dari suara muslim juga harus punya empatik terhadap umat muslim dengan menolak PT.Ormat Geothermal Indonesia, perusahan Yahudi -Israel, bangsa yang membantai warga gaza -palestina"ujar Muslim Arbi Tegas.
Muslim menandaskan pula bahwa sikap dua kepala daerah itu menolak PT.Ormat Geothermal Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi UUD 1945 dan falsafah bangsa Pancasila.
"Itu amanah konstitusi, kepala daerah wajib menjunjung tinggi konstitusi," tandasnya.
Sebelumnya, PT.Ormat Geothermal Indonesia menuai protes dan penolakan dari berbagai elemen bangsa.Para Ulama, anggota DPD, DPR, aktivis lingkungan dan masyarakat adat menyatakan menolak kehadiran perusahan yang terafiliasi dengan Israel itu.Persoalan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Gaza dan isu lingkungan mendasari sikap mereka.
Sementara itu, sekjen gerakan rakyat, Saiful menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai pragmatis dalam urusan ekonomi namun mengabaikan amanat konstitusi terkait penghapusan penjajahan.
“Di panggung internasional kita bicara dukungan pada kemerdekaan Palestina dan tidak punya hubungan diplomatik, tapi di lapangan ekonomi kita berlaku pragmatis," kata Saiful dalam keterangannya, dikutip Kamis 27 Februari 2026.
Ia menambahkan bahwa keuntungan bisnis dari proyek itu secara otomatis akan mengalir ke perusahaan induk di Israel melalui pajak, sehingga dikhawatirkan berkontribusi pada kekuatan militer negara tersebut.
Selain isu geopolitik, Gerakan Rakyat menyoroti dampak lingkungan di Pulau Halmahera. Meski dilabeli sebagai “investasi hijau”, proyek panas bumi di Telaga Ranu dianggap akan memperparah tekanan ekologis setelah sebelumnya wilayah tersebut dieksploitasi oleh industri nikel.
Menurut Saiful, proyek ini mengancam ruang hidup masyarakat adat Wayoli yang menggantungkan hidup pada hutan dan sumber air secara turun-temurun.
“Ketika proyek panas bumi beroperasi maka pembabatan hutan dalam skala besar menjadi keniscayaan, lingkungan hidup Masyarakat Adat Wayoli akan hancur, mereka akan tercerabut dari kehidupannya," kata Saiful.