JAKARTA, KASUARITV.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Indonesia kembali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 26 Februari 2026, untuk menyerahkan bukti tambahan dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Langkah ini merupakan bentuk tekanan moral sekaligus pengawalan serius terhadap proses hukum yang kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, sebagaimana tertuang dalam surat balasan resmi KPK tertanggal 11 Februari 2026.
Ketua DPP AP2 Indonesia, Fardin Nage, menegaskan bahwa dugaan penyimpangan proyek BTS Kominfo Sultra bukan persoalan administrasi biasa, melainkan indikasi kuat praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami tidak ingin kasus ini berhenti di meja verifikasi. Jika bukti-bukti yang kami serahkan dinilai cukup, maka KPK harus segera naik ke tahap penyelidikan dan menetapkan tersangka. Jangan sampai publik menilai penegakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegas Fardin.
AP2 Indonesia mengungkapkan bahwa proyek pembangunan BTS tersebut diduga bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam proses lelang, realisasi fisik pekerjaan, hingga dugaan aliran dana yang tidak sesuai peruntukan.
Dalam penyerahan bukti tambahan, AP2 Indonesia menyerahkan:
Dokumentasi fisik tower BTS
Dokumen lelang proyek
Bukti transfer
Dokumen dugaan perjalanan dinas fiktif
Serta dokumen pendukung lainnya
Menurut AP2, seluruh dokumen tersebut memperkuat indikasi adanya praktik penyimpangan yang harus segera diusut secara menyeluruh.
Laporan resmi AP2 Indonesia sendiri telah dikirimkan pada 6 Februari 2026 dan diterima KPK pada 10 Februari 2026. Saat ini proses berada di tingkat verifikasi di KPK RI, Jakarta.
AP2 Indonesia menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada penetapan tersangka dan proses hukum berjalan transparan.
“Kami tidak akan mundur. Jika penanganan lambat, kami siap menggelar aksi dan membuka fakta ini ke publik lebih luas. Uang rakyat tidak boleh dikorbankan,” tutup Fardin. (***)