Sorong (KASTV) — Polemik dugaan sabotase anggaran aspirasi yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Sorong, Heri Purwanto, terus menjadi buah bibir publik. Banyak warga mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada langkah tegas dari DPD maupun DPP Partai Golkar.
Di media sosial, sindiran-sindiran pedas bermunculan. Sejumlah warga menilai lambatnya penindakan di internal partai justru semakin menimbulkan tanda tanya besar.
“Pantas belum dicopot. Ya wajar, ketua umumnya aja katanya bisa ‘prank’ Presiden soal laporan Aceh. Terus kita mau berharap apa ke bawahannya?” ujar salah satu warga dengan gaya satir yang kini viral di berbagai grup percakapan.
Sindiran tersebut merujuk pada ramai-nya pemberitaan nasional yang memuat kritik terhadap klaim pemulihan listrik di Aceh yang disebut tidak sesuai kondisi lapangan. Publik kemudian mengaitkannya dengan sikap partai atas masalah di daerah.
Warga menilai bahwa kasus penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribafi adalah isu serius yang mestinya mendapatkan penanganan cepat dari struktur partai, bukan dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan spekulasi liar.
“Anggotanya aja ngaku sabotase uang rakyat saja tidak diproses, publik bisa menilai bahwa partai tidak sensitif terhadap suara masyarakat,” tambah salah satu tokoh pemuda di Sorong.
Hingga berita ini dirilis, belum ada klarifikasi resmi dari DPP maupun DPD Golkar terkait desakan agar Heri Purwanto dicopot dan diproses secara organisasi.
Masyarakat berharap partai segera memberikan penjelasan terbuka agar polemik ini tidak meluas dan tidak mencoreng kepercayaan publik menjelang agenda-agenda politik daerah.
Editor: redaksi