Aceh Singkil, KASTV — 10 Desember 2025 Kondisi masyarakat Kabupaten Aceh Singkil semakin memprihatinkan. Warga yang tinggal di sekitar Desa Pancang 2, Kecamatan Singkil Utara, terpaksa membayar Rp10.000 setiap kali melintas di jembatan alternatif yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat.
Jembatan tersebut menjadi satu-satunya akses yang bisa digunakan warga setelah jalur utama dilaporkan rusak dan belum mendapat penanganan pemerintah. Akibatnya, ratusan warga yang setiap hari bekerja, bersekolah, maupun berobat harus menanggung beban biaya tambahan hanya untuk dapat melintas.
Situasi ini memunculkan keresahan luas. Publik menilai pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi terkesan diam dan belum menunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Juru Bicara Ampas, Rahman Syafi'i, menyampaikan bahwa masyarakat tidak menuntut fasilitas mewah. Mereka hanya menginginkan akses jalan yang layak tanpa pungutan biaya.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh bukti. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut karena sudah banyak masyarakat yang resah dan keberatan,” tegas Rahman.
Rahman mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera turun tangan, mengambil alih pengelolaan jembatan alternatif itu, serta membebaskannya dari pungutan agar dapat digunakan secara gratis oleh seluruh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya meminta klarifikasi kepada dinas terkait, namun belum memperoleh tanggapan resmi. (PT)