SIDOARJO || KASTV - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas. Melalui Bagian PBJ Sekretariat Daerah, Pemkab Sidoarjo sukses menggelar kegiatan Peningkatan Kapabilitas bagi 80 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 70 Pelaku Usaha Jasa Konstruksi lokal pada 27–28 November 2025 di Luminor Hotel Sidoarjo.
Kolaborasi vital dengan Bank Jatim dan BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo menegaskan komitmen Pemkab untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang PBJ secara efektif dan terintegrasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Afridawati, S.KM, M.Kes., yang mewakili Bupati Sidoarjo, menekankan bahwa kualitas pembangunan Sidoarjo di masa depan harus dieksekusi "lebih baik, benar, dan tetap berada pada jalur yang tepat."
Ia menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan, khususnya dalam proses pengadaan. Menurut Fenny, keberhasilan pembangunan Sidoarjo bertumpu pada tiga aspek utama yang harus kuat dalam setiap proses pengadaan, yaitu:
-Integritas
-Kompetensi
-Kolaborasi
Harapannya, melalui peningkatan kapabilitas ini, pelaku usaha jasa konstruksi di Sidoarjo akan semakin siap dan kompeten dalam memanfaatkan e-Katalog versi terbaru, menjadikan proses pengadaan lebih efektif, transparan, dan memiliki daya saing tinggi. Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan tercapainya jargon "Proyek Aman Sidoarjo Nyaman."
Acara dua hari ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai sektor untuk memastikan pemahaman yang komprehensif:
Muslichan Darojad, S.H., M.H. (Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo)
Fany Dhuha, S.T., M.Sc. (Kasubdit Pengelolaan Katalog Elektronik Kementerian PU RI)
Gita Andini Siregar, S.E. (Ahli Pertama PBJ Kementerian PU RI)
Arifyanto Syofian (Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo)
I Made Heriyana, S.H., CCMs., CPSp. (Ahli PBJ)
"Tugas pengawasan dan penguatan tata kelola harus terus dijalankan. PPK memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan transparan, taat regulasi, dan bebas dari potensi penyimpangan," ujar Andjar Surjadianto.
Pendekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan komunikasi yang terbuka dan efektif, memastikan kualitas pelaksanaan proyek konstruksi tetap akuntabel dan sesuai standar.
Dengan peningkatan kapabilitas ini, Pemkab Sidoarjo memperkuat fondasi tata kelola yang bersih, siap menghadapi tantangan pembangunan, dan memaksimalkan penggunaan anggaran daerah demi kesejahteraan masyarakat.(*)