SIDOARJO || Kasuaritv.com – Praktik dugaan manipulasi data di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo kian menemui titik terang. Kasus ini mencuat setelah ditemukan sejumlah kendaraan menggunakan foto identik dalam sistem KIR online, namun tercatat dengan nomor polisi dan nomor rangka yang berbeda. Ironisnya, tak lama setelah temuan ini terkuak, aplikasi KIR online milik Dishub Sidoarjo mendadak dihapus dari peredaran publik, memicu kecurigaan serius tentang upaya penghilangan jejak digital.
Penghapusan mendadak aplikasi pengujian kendaraan bermotor tersebut langsung direspons keras oleh publik. Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, S.E., S.H., menilai langkah ini sebagai indikasi kuat adanya permainan kotor di tubuh UPT dan upaya untuk menutupi praktik ilegal.
"Kalau foto kendaraan sama tapi datanya beda, itu jelas pemalsuan. Kepala UPT tidak bisa bersembunyi di balik alasan teknis. Harus dicopot dan diperiksa aparat penegak hukum," tegas Baihaki, pada Rabu (29/10/2025).
Menurut Baihaki, penghapusan aplikasi tersebut dinilai sebagai bentuk penghilangan jejak digital agar masyarakat tidak lagi bisa mengakses dan membandingkan data pengujian kendaraan. Hal ini secara otomatis menutup akses publik terhadap transparansi proses KIR di Sidoarjo.
Kendati aplikasi tersebut kini tak lagi bisa diakses, Baihaki menegaskan bahwa pihak AMI telah lebih dulu mengambil langkah antisipatif. Ia mengungkapkan bahwa seluruh data dan bukti digital terkait dugaan manipulasi ini telah berhasil diamankan sebelum aplikasi dihapus.
"Jangan kira dengan menghapus aplikasi masalah ini selesai. Data-datanya sudah kami simpan. Kami punya bukti lengkap yang akan kami serahkan ke penegak hukum," ujar Baihaki, memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak terkait.
Laporan resmi mengenai dugaan manipulasi data KIR ini telah disampaikan kepada Wakil Bupati Sidoarjo. Masyarakat kini menanti langkah tegas dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan ini, khususnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di sektor pengujian kendaraan bermotor yang vital bagi keselamatan transportasi.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo belum memberikan keterangan resmi terkait hilangnya aplikasi KIR online maupun dugaan manipulasi data yang telah menjadi sorotan tajam publik ini. Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum dan komitmen transparansi di lingkungan birokrasi Sidoarjo.(*)