Bandar Lampung, KASTV – 4 Oktober 2025. Bau busuk pengelolaan keuangan di Kota Bandar Lampung semakin tercium setelah BPK RI mengungkap sederet penyimpangan serius dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Nilai kerugian negara mencapai miliaran rupiah, namun hingga kini tidak ada pertanggungjawaban jelas dari Wali Kota Bandar Lampung.
Dalam temuan BPK RI, terdapat 25 paket proyek di Dinas PU yang terbukti bermasalah, mulai dari kekurangan volume pekerjaan hingga spesifikasi yang tidak sesuai kontrak. Nilainya tidak main-main, mencapai Rp1,899 miliar. (Mediafakta.id, 5 Agustus 2025).
BPK juga menemukan adanya kelebihan pembayaran proyek fisik dengan total yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp5,1 miliar. Namun, hingga semester II tahun 2024, Inspektorat mencatat tindak lanjut pengembalian baru mencapai 75,74%. (Antara Lampung).
Kondisi semakin parah ketika realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 anjlok jauh di bawah target. Dari target ambisius sebesar Rp1,316 triliun, hanya terealisasi Rp694 miliar. BPK menyebut target PAD itu “tidak rasional” dan berpotensi menutupi kebocoran pendapatan. (PPID Pemkot Bandar Lampung).
Sejumlah pihak menilai, situasi ini tidak lagi bisa dianggap sekadar “temuan administrasi”.
> “Ini bukan kesalahan kecil. Ada indikasi sistematis pembiaran kebocoran anggaran. KPK harus segera turun tangan, memeriksa Wali Kota Bandar Lampung sebagai penanggung jawab utama anggaran,” tegas seorang aktivis antikorupsi Lampung.
DPRD Bandar Lampung pun sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengawasan LHP BPK, namun publik meragukan efektivitas langkah itu tanpa intervensi penegak hukum. (Lampungtime.com).
Skandal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal pemerintah kota tidak berjalan. KPK dituntut segera mengusut, memanggil wali kota, kepala OPD, hingga kontraktor yang terlibat. Jika dibiarkan, kerugian rakyat Bandar Lampung akan semakin besar dan berulang setiap tahun. (Tim)