Kasus Korupsi SPAM Pesawaran Kian Panas, Pejabat Bergilir Diperiksa Kejati Lampung

Kasus Korupsi SPAM Pesawaran Kian Panas, Pejabat Bergilir Diperiksa Kejati Lampung


Pesawaran, KASTV – Kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran senilai Rp 8 miliar kian memanas. Satu per satu pejabat daerah mulai dipanggil penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Lampung untuk dimintai keterangan.

Terbaru, mantan Kepala Inspektorat Pesawaran, Chabrasman, serta sejumlah pejabat Dinas PUPR menjalani pemeriksaan pada Rabu (8/10). Hal ini dibenarkan oleh Kasi Penkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan.

 “Dari Inspektorat Pesawaran, Chabrasman dan ada dari PU tetapi lanjutan jadi langsung,” ujarnya dikutip dari RMOL Lampung.


Sebelumnya, Selasa (7/10), penyidik juga telah memeriksa Sekda Pesawaran, Wildan, pejabat PUPR, serta pemenang tender proyek SPAM. Gelombang pemeriksaan ini menunjukkan keseriusan penyidik dalam membongkar aliran dana proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut.

Tidak berhenti di situ, pada Senin (6/10) mantan Ketua DPRD Pesawaran, Suprapto, turut dipanggil penyidik Pidsus Kejati Lampung. Usai diperiksa, Suprapto terlihat meninggalkan ruang penyidik sekitar pukul 14.30 WIB. Namun saat dikonfirmasi, ia memilih bungkam bahkan mengelak soal jabatannya.

 “Enggak, saya mah bukan, saya bukan,” ujarnya singkat sambil bergegas dikutip dari RMOL Lampung


Selain Suprapto, penyidik juga memeriksa Kadis PUPR Pesawaran, Zainal Fikri, yang sebelumnya sempat absen dengan alasan sakit. Pemeriksaan kali ini disebut sebagai upaya menelusuri dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek air bersih yang dikelola Dinas PUPR Pesawaran.

Ricky Ramadhan membenarkan rangkaian pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut.

 “Iya, Suprapto hadir sudah di PTSP. Untuk yang lainnya masih dikonfirmasi,” katanya dikutip dari RMOL Lampung


Kasus dugaan korupsi proyek SPAM senilai Rp 8 miliar ini kini menjadi sorotan publik Pesawaran. Penyidik Pidsus Kejati Lampung terus mendalami keterlibatan berbagai pihak, termasuk pejabat aktif dan mantan pejabat daerah, untuk memastikan ke mana sebenarnya mengalir dana proyek yang seharusnya untuk masyarakat.      (Tim)
Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال