SERANG - Majelis Pimpinan Wilayah
(MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Banten menyampaikan sikap resmi terkait
perkembangan situasi nasional pasca gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat pada
Minggu (31/8).
Ketua MPW Pemuda Pancasila Banten, Johan Aripin Muba, bersama Sekretaris
MPW, Pujiyanto, menegaskan dukungan penuh kepada Polri dalam menjaga keamanan,
sekaligus menolak segala bentuk aksi anarkis yang merugikan rakyat.
“Pemuda Pancasila Banten mendukung langkah Polri
untuk bertindak tegas dan terukur terhadap demonstrasi yang berujung anarkis
serta mengganggu ketertiban umum,” ujar Johan. Ia menambahkan, kebebasan menyampaikan
pendapat memang dijamin konstitusi, namun tidak boleh disalahgunakan hingga
merusak fasilitas publik dan menyulitkan masyarakat kecil.
Lebih lanjut, Johan menyatakan komitmen Pemuda
Pancasila Banten untuk berdiri bersama aparat keamanan menjaga situasi agar
kembali kondusif demi persatuan bangsa. Namun demikian,
“Pentingnya penegakan hukum yang adil. Jika ada aparat yang terbukti
melakukan pelanggaran saat menangani aksi, tetap harus diproses sesuai hukum
agar kepercayaan masyarakat tidak hilang,” tegasnya.
Pujiyanto menambahkan, pernyataan ini
merupakan bentuk tanggung jawab moral Pemuda Pancasila Banten dalam menjaga
marwah perjuangan rakyat. Ia menilai aksi demonstrasi adalah hak sah warga
negara, tetapi harus dilakukan secara tertib dan tidak merugikan masyarakat.
“Tindakan pengrusakan maupun penjarahan, menurutnya, justru akan
menyengsarakan rakyat kecil, bukan para elit yang dikritik,” ujarnya.
Pernyataan sikap ini muncul di tengah
memanasnya dinamika politik, di mana aksi-aksi unjuk rasa belakangan ini
diwarnai kericuhan hingga menimbulkan korban. Dari Serang, Banten, Pemuda
Pancasila menyerukan agar perjuangan rakyat tetap berada di jalur yang benar:
menyalurkan aspirasi tanpa anarkisme, sekaligus memastikan hukum ditegakkan
secara adil dan menyeluruh.
Dengan komitmen ini, Pemuda Pancasila Banten
berharap kondisi nasional segera pulih, sehingga energi rakyat dapat difokuskan
kembali untuk membangun bangsa, bukan terjebak dalam konflik horizontal yang
merugikan semua pihak.