Kendari (KASTV) — Hingga saat ini, persoalan dugaan honor siluman dalam daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum juga diselesaikan. Nama-nama yang disebut tidak jelas statusnya masih tercatat, menimbulkan kecurigaan adanya permainan di tubuh pemerintah daerah.
Sumber internal menyebutkan, lambannya pencoretan nama-nama tersebut diduga karena adanya perlindungan dari oknum pejabat tinggi, bahkan mengarah pada keterlibatan Gubernur. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar: mengapa kasus ini tak kunjung dituntaskan, padahal sudah jelas merugikan anggaran negara?
“Jika memang benar ada perlindungan dari Gubernur, maka ini menjadi preseden buruk bagi reformasi birokrasi. Bagaimana mungkin rakyat diminta percaya, kalau praktik siluman seperti ini justru dilindungi? Stop pencitraan, buktikan komitmen!” ungkap salah satu aktivis antikorupsi di Kendari, Sabtu (23/8/2025).
Aktivis tersebut menegaskan, bila pemerintah daerah tidak segera menertibkan daftar PPPK dari honor siluman, maka KPK dan aparat hukum pusat harus turun tangan. “Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi soal integritas dan keberanian menindak,” tambahnya.
Masyarakat pun menunggu langkah tegas pemerintah provinsi untuk membuktikan komitmen dalam membasmi praktek “honor siluman” yang merugikan keuangan daerah. Jika tidak, dugaan bahwa Gubernur melindungi oknum akan semakin menguat.