Oleh: Ikhlas
Selama ini, DPR bukan wakil rakyat, tapi mesin uang elit dan kantong aspirasi partai politik. Pemilu penuh rekayasa, politik uang, bahkan transaksi kursi—rakyat memilih, tapi suara mereka dijual sebelum sampai kursi DPR. Hasilnya? Kebijakan pemerintah dikendalikan kepentingan partai, aspirasi rakyat tersumbat, dan rakyat hanya jadi penonton.
Kalau DPR terus begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Sudah waktunya rakyat mengambil alih kekuasaan legislatif. Bayangkan DPR baru: tanpa partai politik, anggota dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem poling, kompetensi, dan transparansi penuh. Tidak ada lagi lobi gelap, donor politik, atau praktik korup yang merusak integritas negara.
Ini bukan mimpi. Teknologi dan partisipasi publik memungkinkan rakyat mengawasi langsung setiap kebijakan pemerintah. Demokrasi bukan sekadar slogan di KTP atau pidato pejabat, tapi nyata, terasa, dan dikendalikan oleh rakyat sendiri.
Jika DPR saat ini gagal menjalankan fungsi konstitusionalnya, bubarkan saja! Biarkan rakyat membentuk wakil sejati mereka, yang bekerja bukan untuk partai atau elit, tapi untuk rakyat, demi keadilan, transparansi, dan masa depan bangsa.
Sekarang waktunya radikal, bukan diam! DPR yang korup harus diganti dengan wakil rakyat yang murni, berani, dan bertanggung jawab.
Catatan Jalanan
Kendari l, 24 Agustus 2024