 |
| Ketgam: ilustrasi |
Kabaena (KASTV) – Gelombang kritik terhadap pemerintah pusat semakin memanas seiring makin parahnya kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Sorotan kini tertuju pada Presiden Prabowo Subianto, yang dianggap tidak tegas dalam menyikapi ulah korporasi tambang yang merusak alam dan merugikan masyarakat lokal. Selasa, (22/7/2025)
Dari pantauan lapangan dan berbagai unggahan di media sosial, terlihat bukti nyata perusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel yang masif. Hutan-hutan dibabat, aliran sungai tercemar, dan lahan produktif berubah menjadi lubang-lubang tambang menganga. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah hukum yang benar-benar konkret dari pemerintah pusat.
“Kalau ini terus dibiarkan, di mana keberpihakan pemerintah terhadap rakyat dan lingkungan?” kata M. Sahrul, aktivis lingkungan dari Kendari di medsos. Ia menilai bahwa Presiden terpilih tidak boleh menutup mata terhadap kehancuran ekologis yang sedang terjadi.
Nama Prabowo bahkan sempat menjadi trending di X (Twitter), dengan tagar #PrabowoBertindakSekarang. Warganet menilai diamnya pemerintah pusat merupakan bentuk pembiaran terhadap praktik korupsi dan perusakan lingkungan.
Menariknya, isu ini menjadi semakin panas ketika sejumlah nama dekat kekuasaan diduga ikut terlibat dalam bisnis tambang. Salah satu yang jadi sorotan adalah keberadaan komisaris tambang yang kabarnya memiliki hubungan keluarga dengan elite di provinsi.
“Kalau Prabowo serius soal kedaulatan dan keberlanjutan, mestinya ini jadi prioritas. Jangan sampai baru menjabat, tapi sudah dicap gagal lindungi bumi Indonesia,” tambah Sahrul di medsos
Publik kini menanti apakah Prabowo akan turun tangan langsung dan melakukan langkah tegas, atau justru memilih jalan aman dengan diam di tengah kehancuran yang makin tak terkendali.
Adapun jika penegakkan Hukum berjalan, Masyarakat Sultra berharap tindakan published openly.
(redaksi)