Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) DR. Jerry Massie MA, PhD
JAKARTA - Beredar isu belakangan muncul wacana mengenai keterlibatan salah satu partai politik dan tokoh berpengaruh dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.
Jerry Massie, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), menyatakan
bahwa isu keterlibatan partai politik dalam kasus ijazah Jokowi kemungkinan
besar dialamatkan ke Partai Demokrat. Ia menilai ini sebagai "garbage
issue" atau isu tidak
bermutu yang sengaja dihembuskan untuk memicu ketegangan
antara Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden
Prabowo Subianto.
Jerry menambahkan, tidak hanya AHY, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) juga ikut terseret dalam isu ini. Ia mencontohkan, para pendukung Jokowi
bahkan mengenakan atribut berwarna biru—identik dengan Partai Demokrat—seperti
pada acara reuni Fakultas Kehutanan UGM.
Menurut Jerry, Jokowi diduga sengaja menciptakan kegaduhan politik. Ia
mengungkapkan, upaya Jokowi untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui
Moeldoko (eks Kepala KSP) telah lama berlangsung. Upaya serupa juga pernah
dilakukan terhadap Partai Golkar, meski gagal. Bahkan, PDIP sempat diisukan
akan diambil alih. Alih-alih berhasil, Jokowi akhirnya memilih bergabung dengan
PSI, partai yang dikelola putranya, Kaesang Pangarep.
Setelah gagal dalam upaya mengambil alih Partai Demokrat, kini muncul narasi
bahwa partai tersebut berada di balik kasus ijazah palsu Jokowi. Jerry
membantah klaim Jokowi bahwa "orang kuat" yang dimaksud adalah Surya
Paloh atau Zulkifli Hasan—yang partainya juga menggunakan warna biru.
Jerry, pakar politik lulusan American Global University (AGU), memperingatkan
bahwa setelah Demokrat, akan ada pihak lain yang dijadikan kambing hitam. Ia
menilai Jokowi mulai cemas karena kasus ini telah menarik perhatian lembaga
internasional. Ia mendesak Prabowo untuk bersikap netral dan membiarkan proses
hukum berjalan sebagaimana mestinya.
Isu ini dinilai sebagai bagian dari upaya pengalihan isu dan upaya memecah
belah koalisi, khususnya antara Partai Demokrat dan pemerintahan Prabowo.