 |
Kendari (KASTV) – Kerusakan lingkungan yang makin masif di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, akibat aktivitas tambang nikel kembali meledak di media sosial. Warganet geram: mengapa hingga kini tak ada satu pun penegakan hukum terhadap perusahaan tambang yang merusak lingkungan?
Sorotan publik kini mengarah tajam ke pemerintah pusat, terutama Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang dianggap belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap penyelamatan lingkungan. Bahkan, sebagian menyebut, diamnya negara justru jadi bagian dari pembiaran terhadap kejahatan lingkungan.
"Mana janji menjaga Indonesia? Ini tanah dan hutan diacak-acak korporasi, rakyat hanya jadi penonton penderitaan," tulis seorang pengguna X (Twitter) yang menyertakan video kawasan tambang di Kabaena yang rusak berat.
Pulau yang dahulu hijau kini terlihat seperti tanah mati: hutan gundul, air sungai berubah merah kecoklatan, dan permukiman warga terancam banjir serta longsor. Namun, jangankan sanksi, teguran pun tak terdengar dari aparat penegak hukum ataupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sejumlah aktivis lingkungan menyebut ini sebagai “pengkhianatan terhadap amanat konstitusi”. “Ini bukan sekadar kerusakan lingkungan, ini adalah pembunuhan ekosistem yang dilakukan sistematis dan dilindungi pembiaran negara,” tegas seorang aktivis.
KASTV mencoba mengonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah dan KLHK, namun belum mendapatkan respons hingga berita ini diterbitkan.
Pulau Kabaena kini tak hanya menjadi simbol krisis lingkungan, tetapi juga panggung ujian pertama bagi Prabowo: berpihak pada rakyat dan alam, atau tunduk pada oligarki tambang dan Partainya?
Ada dugaan terlibatnya Gubernur Sultra ASR (Ketua DPD Gerindra serta Mantan Pagdam Sultra) bersama family, Panggung Ujian Prabowo bertambah: Berpihak ke masyarakat Miskin Kabaena atau Partai dan Mantan keluarga TNI.
Reporter: Zailudin. 21 Juli 2025