JAKARTA - Jerry Massie, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S),
menyatakan penolakan keras terhadap gagasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang mengusulkan agar tanah
bersertifikat yang tidak dihuni selama dua tahun dapat diambil alih negara.
Menurut Jerry, ide ini ’tidak masuk akal’ dan berisiko melanggar hak
kepemilikan tanah serta prinsip HAM yang dijamin undang-undang.
"Dari mana munculnya pemikiran seperti ini? Apakah tidak sadar bahwa
usulan ini bertentangan dengan UU Agraria dan hak asasi warga?" tanya
Jerry, Senin (14/7/2025).
Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang mendorong Menteri Nusron untuk
melontarkan wacana berisiko ini. Jika diterapkan, kebijakan ini dapat merusak
kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
"Negara harus melindungi hak warga, bukan merampasnya. Alih-alih
menyita tanah, seharusnya pemerintah membantu masyarakat miskin yang tidak
memiliki lahan, sesuai mandat konstitusi yang menyatakan bahwa negara wajib
memelihara fakir miskin. Jangan sampai nanti kepemilikan tanah semakin
terkonsentrasi di segelintir orang kaya, seperti yang pernah diungkap Nusron
sendiri," tegas Jerry.
Ia meminta Presiden Prabowo menghentikan rencana ini, yang ia sebut sebagai
"pengabaian hak rakyat". Jerry juga mengkritik rencana sertifikat
elektronik, yang dinilainya berpotensi mempersulit masyarakat kecil, terutama
di daerah terpencil dengan akses internet terbatas.
“Bagaimana jika sistem Kementerian ATR/BPN diretas seperti kasus Bawaslu
atau KPU? Data kepemilikan tanah bisa hilang atau dimanipulasi. Rakyat di
pelosok akan kesulitan mengurus sertifikat digital,” ujarnya.
Menurut Jerry, sertifikat fisik harus tetap dipertahankan sebagai backup.
Ia juga mempertanyakan dasar logis kebijakan pengambilalihan tanah yang tidak
digunakan dalam dua tahun, menyebutnya kebijakan ‘gegabah’ yang berpotensi
disalahgunakan untuk korupsi.
"Ini bisa menjadi pelanggaran UU Tipikor dan bentuk perampasan lahan.
Pemerintah seharusnya menyelesaikan konflik agraria secara adil, bukan membuat
aturan yang merugikan rakyat," tambahnya.
Ia memberi contoh kasus WNI yang bekerja di luar negeri selama
bertahun-tahun—apakah tanahnya akan disita negara?
Jerry juga mempertanyakan wacana membagikan tanah terlantar ke ormas
seperti Muhammadiyah dan NU. "Bantuan seharusnya diberikan kepada orang
terlantar, bukan tanahnya. Pemimpin yang bijak harus menolak usulan semacam
ini," tegasnya.
Ia menyarankan Menteri Nusron lebih fokus memberantas mafia tanah daripada
mengorbankan hak rakyat.