Majalengka — Aktivis masyarakat sipil Kabupaten Majalengka, Uyun Seipul Yunus, S.E., M.M., mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap Bawaslu Kabupaten Majalengka serta Camat Jati Tujuh. Desakan ini disampaikan menyusul dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada.
Menurut Uyun, sikap Bawaslu Majalengka yang membenarkan tindakan seorang camat tanpa bukti yang sah sangat disesalkan. Ia menilai Bawaslu gagal menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, bahkan bertindak permisif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik.
“Camat Ikin diduga terlibat dalam kegiatan kampanye, memengaruhi opini masyarakat, dan mengarahkan pilihan politik warga. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas ASN. Sangat disayangkan jika Bawaslu justru membiarkan hal ini,” tegas Uyun.
Laporan atas dugaan pelanggaran ini telah disampaikan sebelumnya oleh Yayat, adik dari Uyun. Namun hingga kini belum terlihat komitmen nyata dari Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara adil dan profesional.
Uyun menilai pembiaran terhadap kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi kualitas demokrasi lokal dan nasional. Ia mendesak DKPP agar memberikan sanksi terhadap anggota Bawaslu yang lalai, serta mendorong pejabat terkait untuk mundur demi menjaga marwah lembaga dan kepercayaan publik.
“Pemilu yang LUBER—Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia—harus dijaga oleh semua pihak. Kegagalan Bawaslu dalam menjaga prinsip ini bukan hanya mengecewakan secara personal, tetapi juga mencederai harapan masyarakat luas,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Uyun menyerukan agar seluruh elemen masyarakat sipil tetap aktif mengawal jalannya demokrasi dan berani bersuara terhadap segala bentuk pelanggaran yang mencederai integritas pemilu.