Sidoarjo || Kasuaritv.com - Genap seratus hari Subandi–Mimik memimpin Sidoarjo. Aktivitas terlihat begitu padat: blusukan, seremoni, unggahan media sosial nyaris setiap hari tanpa henti, publik bertanya -tanya mana hasilnya setelah seratus hari masa kepemimpinan Subandi -Mimik, mengingat belum bisa dirasakan oleh masyarakat.Faizal selaku aktivis dan pemerhati kebijakan publik mengatakan seratus hari dalam kepemimpinan Subandi -Mimik belum ada gebrakan, walaupun tiap hari harus sibuk dengan banyaknya agenda, Di balik sorotan kamera itu ternyata pengawasan masih lemah, birokrasi lamban, dan reformasi tidak kunjung jalan. Masalah klasik masih jadi hiasan harian. Salah satunya yaitu perumahan ilegal di beberapa titik .
“Banyak perumahan dibangun tanpa izin. Konsumen tertipu, tapi dinas diam, ini yang seharusnya dibenahi dan ditertibkan dulu," kata Faisal, Bendahara LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) Sidoarjo. Saat ditemui oleh awak media, Selasa, 3/6/2025.
Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DP-2 CKTR) yang seharusnya jadi pengawas utama, justru minim aksi. Tak ada sanksi.Dinas diam, pengembang pun aman.
“Faktanya seperti itu, DP-2 CKTR lebih sering lihat layar monitor daripada turun ke lapangan,” sindir Faisal.
Respons cepat baru muncul jika aduan viral di media sosial. Seperti kasus banjir di Taman dan Sukodono .Setelah video warga menyebar luas, alat berat langsung dikerahkan.
“Kalau sistem kerja hanya bereaksi saat viral, itu bukan kepemimpinan. Itu panik pencitraan,” Kata Faisal.
Menurut Faizal bahkan hingga kini belum ada perombakan secara internal di setiap OPD. Tidak ada audit OPD, tidak ada rotasi pejabat, tidak ada evaluasi secara menyeluruh. Layanan perizinan masih lamban, aduan publik terkait perizinan tidak jelas tindak lanjutnya.
Lebih lanjut Faizal juga menilai Subandi–Mimik memang aktif tampil. Tapi publik mulai jengah jika yang ditonjolkan hanya konten seremonial tanpa perbaikan sistem.
“Sidoarjo tidak butuh pemimpin yang sibuk unggah kegiatan. Yang dibutuhkan adalah nyali menyentuh titik-titik kotor di dalam birokrasi,” tegas Faisal.
Seratus hari bukan waktu cukup untuk menyelesaikan semuanya. Tapi paling tidak cukup untuk menunjukkan arah.
"Dan sejauh ini, arah itu belum jelas. Kalau semua hanya dikendalikan oleh linimasa, maka yang bekerja bukan bupati, tapi admin medsos," pungkasnya.