Sidoarjo || Kasuaritv.com -Pemerintah desa Gamping, Kecamatan Krian Sidoarjo, mendapat sorotan negatif dari warganya, terutama di era kepemimpinan kepala desa (Kades) Gamping, Subandi. Selama hampir dua periode masyarakat merasa kecewa dengan kinerjanya karena kurangnya sosialisasi dan transparansi.Sejumlah tokoh masyarakat desa setempat menyoroti kinerja kades Subandi dalam melaksanakan program kegiatan desa yang bersumber dari dana desa (DD) maupun dana bantuan lain.
Mereka menduga kades yang telah menjabat dua periode itu sarat ketimpangan, diantaranya dalam program Ketahanan pangan, BUMDes, BLT DD, pajak, hingga pembangunan fisik yang dikerjakan.
Hal itu diungkapkan oleh beberapa warga, pada Rabu, 30 April 2025, malam. Secara bergantian mereka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pemerintah desa Gamping yang sekarang.
“Banyak persoalannya, seperti soal kelompok masyarakat bernama Jala Mitra yang beranggotakan sekitar 18 orang. Pas ada bantuan turun, ternyata Jala Mitra hanyalah sebatas nama,“ ungkap DI (54), kepada wartawan.
”Jadi apa-apa semua diatur kades bersama orang-orangnya, misal bantuan sejatinya untuk petani, malah diberikan kepada warga yang bukan petani,” tambah dia.
Warga lain berinisial SU (64) menambahkan bahwa dalam program ketahanan pangan berupa tanaman hidroponik juga muspro (tak berguna atau sia -sia), padahal anggaran yang digunakan tidak sedikit, bahkan anggaran yang menelan ratusan juta tersebut tidak ada manfaatnya buat masyarakat.
“Lha kalau begitu terus apa manfaatnya untuk masyarakat? Demikan pula dengan BUMDes-nya. Nanti bisa lihat kondisi lapangan desa kayak gimana, sama sekali gak terurus,” tambah SU.
Masih ditempat yang sama, salah satu ketua RT desa setempat mengatakan selain hal-hal diatas, pekerjaan proyek infrastruktur seperti pavingisasi jalan juga banyak yang tidam beres, dalam artian tidak memadai.
“Ada pavingisasi pas depan rumah saya, itu paving lama yang dipasang. Memang paving baru didatangkan, tapi dibawa lagi. Kayak dijadikan pameran saja paving barunya,” beber pak RT.
Sementara seorang pensiunan AD menceritakan sekitar tahun 2022 atau di 2023 ada proyek pavingisasi juga, namun pada waktu itu hanya pengurukan. “Itu kayak ditinggikan saja, mungkin sekitar 5-10 cm. Tapi heranku anggarannya hampir 400 juta,“ kata dia.
Berbagai keluhan warga diatas belum terkait bantuan- bantuan seperti PKH, BLT DD dan bantuan lainnya yang dianggap tidak tepat sasaran kepada warga kurang mampu dan yang benar-benar membutuhkan.
Terpisah, kades Subandi saat coba dikonfirmasi awak media mengenai hal tersebut, tepatnya pada Jumat, 2 Mei 2025 malam belum memberikan balasan pesan atau klarifikasi yang disampaikan hingga berita ini di publikasi.(Arjun &Tim)