Jakarta (KASTV) – Harga beras di pasaran melambung. Kondisi ini merupakan kondisi terburuk dan record kenaikan harga beras. Akibat kenaikan ini, pedagang pun kelimpungan, dan sulit mendapatkan beras. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan dapat membuat Indonesia masuk dalam fase darurat beras nasional.
Akademisi Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn mengatakan, terkait
impor beras yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan, menunjukkan negara
mengalami kemunduran di bidang pangan, terutama beras. Artinya, program
ketahanan pangan gagal total.
“ Setelah rakyat menjerit dan pedagang beras mengalami
kesulitan mendapatkan pasokan beras, akhirnya pemerintah mengguyur bantuan beras kepada masyarakat,
hal ini baik yang dilakukan pemerintah tetapi kesalahan program ketahanan
pangan food estate yang gagal tidaklah harus dibiarkan, ini menjadi tanggung
jawab pemerintah dan wakil rakyat,” kata Suriyanto, Sabtu (16/9/2023).
Suriyanto menyebut, program cetak sawah yang selama ini
digaungkan presiden, tidak efektif dalam
menjaga ketahanan pangan Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia masih
kekurangan pasokan komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Karena itu, cara ekstensifikasi lahan tidak akan
berkontribusi signifikan pada pemenuhan kebutuhan domestik yang meningkat
seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Suriyanto mengatakan lahan memang menjadi masalah besar di
sektor pertanian Indonesia. Sebab, banyak lahan pertanian yang telah dikonversi
untuk pengembangan industri, infrastruktur dan lainnya.
Menurut Suriyanto, program cetak sawah tidak signifikan pengaruhnya terhadap
penghasilan beras sebagai bahan pokok rakyat, padahal jika anggaran-anggaran
yang menguap di buat untuk pengembangan secara tehnologi dalam penanaman padi
hingga panen dan diolah hingga menjadi beras, lahan di pulau Jawa dan Sumatra
juga sudah cukup.
“ Proyek mencetak lahan sawah baru tidak tepat untuk
mengatasi krisis pangan saat ini. Jika dilakukan secara tergesa-gesa, proyek
pencetakan lahan sawah baru yang memakan modal besar ini malah menimbulkan
risiko gagal panen yang merugikan petani dan risiko kerusakan lingkungan yang
lebih besar,” ungkap dosen perguruan tinggi swasta di Jakarta ini.
“ Kita tilik penanaman padi di Thailand, Vietnam dan
negara-negara penghasil beras lain nya mereka benar-benar di dukung penuh oleh
para ahli dan penyuluh yang sesuai bidang serta teknologi yang sangat baik.
Ketimbang buang uang negara dan tidak berhasil sebaiknya pemerintah peka untuk
memanfaatkan lahan pertanian padi yang ada,” pungkasnya. (Rep- AHm)