Sorong Selatan (KASTV)_ George R Konjol, S.H Pertanyakan Pembagian Porsi OPD yang berada di Wilayah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini.
Ketua DAP Sorsel Pertegas Hal oleh Karena Melihat Sejak Perjalanan Pengurusan Papua Barat Daya Diduga telah banyak menelang Uang Rakyat, salah satunya anggaran Otsus yang seharusnya turun untuk mensejahterakan OAP, para pimpinan daerah mengunakan Dana tersebut untuk Membiayai Pemekaran.
Pertanyaan saya adalah hadirnya Papua Barat Daya ini untuk satu Suku Papua atau untuk semua masyarakat Papua yang berada di Wilayah Papua Barat Daya, atau seperti apa?
"Pemekaran Papua Barat Daya Kuat Dugaan telah banyak menelan anggaran khususnya Anggaran Otsus, hanya saja sepertinya ada monopoli jabatan didalamnya dan dibagikan hanya untuk satu Suku," ucapnya
Ketua DAP Sorsel menambahkan Bahwasanya, Aktivis Papua sejak lama menolak kehadiran BPD ini dalam kajianya Bahwa yang lain akan jadi penonton dan kuat dugaan PBD ini untuk Satu Suku Papua saja yang akan Menopoli semua jabatan Strategi di Wilayah Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
"Ada benarnya kejadian aktifis papua ada kepentingan didalamnya, Kalo Awalnya sudah seperti ini, wilayah Kabupaten lain nantinya akan seperti apa," tegas Konjol.
Kita lihat Daftar Nama Nama Yang Menduduki Jabatan OPD di Provinsi Saat ini Sebagai Tuan Tanah anak Moi 1 Orang saja. tambrauw tidak ada, Raja Ampat tidak ada. Dan kita di Sorong Selatan ini dari Teminabuan dan Juga IMEKKO sama sekali kita ini tidak ada dari Wilayah Kabupaten Sorong Selatan.
"Saya selaku Ketua DAP Sorong Selatan dengan tegas meminta PJ Gubernur Papua Barat Daya untuk mengevaluasi dan tinjau kembali semua Hak Anak anak Papua di setiap Kabupaten Kota agar bisa di akomodir secara baik," pintanya
"Kalo mau buat Provinsi Keluarga atau Kusus untuk satu suku saja, kenapa harus mengklaim wilayah adat suku lain harus masuk di Papua Barat Daya. biarkan papua barat daya itu datang untuk Satu suku saja dan bawah ditempat yang lain, nanti kamj buat juga Provinsi yang lain," Tegas Konjol.
"Jika ini tidak ditanggapi oleh PJ Gubernur dengan baik, Imeko Tehit akan turun dengan kekuatan penuh ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya, kemarin hal ini juga sudah di sampaikan oleh salah satu aktifis papua, dan saya memberikan apresiasi dan dukungan, serta kita akan bersama sama menari dan bersuara didepan kantor gubernur mempertanyakan hal ini," tutupnya
(Ms)