Sorong Selatan (KASTV)- Aktivis muda Ferry Onim mengkritisi pembagian jabatan di lingkungan wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya yang sepertinya tidak seimbang.
Ferry Onim ketua Forum Kumunikasi Masyarakat IMEKKO Bersatu, melihat bahwa ada setingan konflik saat ini, namun ia belum Tau siapa otaknya, sehingga menyebabkan terjadinya pembagian jabatan di wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya yang hanya didominasi satu suku saja.
Onim Meminta agar Pj Gubernur Papua Barat Daya menjawab persoalan tentang pembagian jabatan yang tidak mengakomodir putra terbaik dari kabupaten kabupaten yang lain di wilayah pemerintahan papua barat daya, terutama putra terbaik dari Sorong Selatan.
"Pj Gubernur, tolong bijak melihat hal ini, mengapa kami tdk diakomodir dalam pembagian jabatan, kami terdiri dari dua Suku besar IMEKKO dan Tehit, kalau tidak lagi menghormati kami, maka lebih baik Kabupaten Sorong Selatan keluar dari Provinsi PBD saja dan kembali bergabung dengan Provinsi Papua Barat, percuma saja kalo gabung degan Provinsi PBD, jabatan hanya di dominasi suku tertentu, seharusnya jabatan itu di bagi secara merata, sepertinya suku lain itu dianggap tidak ada dan tidak mampu, sehingga tidak di akomodir dalam pembagian jabatan di Provinsi PBD"tegas Onim.
"Saya juga mengingatkan pada Pj Gubernur PBD, untuk segera memperhatikan hal ini, kalaupun PJ Gubernur PBD tidak melihat hal ini secara baik, maka lambat atau cepat aksi besar besaran akan terjadi di kantor sementara Gubernur PBD, siap konsulidasi besar besaran dan akan turun menuju Kantor PJ Gubernur PBD"Tambah Onim.
Ferry Onim juga menyatakan bahwa dalam pembagian jabatan haruslah merata karena menjaga kesetaraan OAP di wilayah PBD, ia juga menulai hadirnya PBD menguras dana otsus, oleh karenanya pembentukan PBD haruslah tepat untuk kesejahteraan OAP.
"Pertanyaan saya PBD ini yang perjuangan awalnya secara bersama-sama atau kah cuma satu suku itu sendiri saja yang memperjuangkan Provinsi ini?, sehingga pembagi jabatan saat ini seperti tidaknya ada kesetaraan untuk semua Suku OAP di wilayah PBD, seharusnya hadirnya PBD bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat papua dan suku suku Papua yang ada, kalau Provinsi ini tidak bermanfaat untuk semua OAP yang berada di Kabupaten Kota sepapua Barat daya ini, lebih Baik Provinsi ini di tutup saja"ujar Onim.
"Lagian provinsi ini hadir hanya menguras dana otsus , yang seharusnya dana otsus itu di kasih untuk mengsejahtrakan masyarakat papua dari sisi pendidikan, kesehatan dan lain-lain, namun itu tidak terlihat secara baik, yang terlihat secara baik adalah dana otsus di gunakan untuk urus Provinsi Papua Barat Daya saja, Setelah hadirnya PBD Apa yang di rasakan oleh masyarakat adat Papua?" katanya.
"Kalo tidak layak provinsi ini untuk Orang Asli Papua mendingan dikembalikan saja, dan otsus yang dikeluarkan untuk Biayai Provinsi PBD itu di bagi untuk Masyarakat Papua lebih tepat dari pada melihat Provinsi ini yang Baru jalan saja sudah kacau balau," tandas Onim Ketua Forum Kumunikasi Masyarakat IMEKKO Bersatu Provinsi Papua Barat Daya.
(Reporter Ms)