Opini oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Guna merealisasikan tujuan Kemerdekaan RI yaitu melindungi tumpah darah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat (Preambule UUD 1945) maka para Founding Fathers (a.l MR. Kasman Singodimedjo tokoh Masyumi dkk) menyandera perusahaan listrik Belanda NV Ogem, Aniem, Gebeo, Ebalom, Nigmn dll dan dilaporkan ke Presiden Soekarno + Wakil Presiden M. Hatta untuk di Nasionalisasi menjadi Jawatan Gas dan Listrik Negara (selanjutnya menjadi PLN) pada 27 Oktober 1945 (selanjutnya dijadikan Hari Listrik Nasional/HLN).
Saat di operasikan perusahaan listrik swasta Belanda, tarip listrik sangat mahal ( hanya Belanda dan antek2 nya yg mampu berlangganan) karena orientasi swasta Belanda "profit" (cari untung). Setelah di Nasionalisasi dan di operasikan Jawatan Gas dan Listrik Negara , tarip listrik hanya sepertiga tarip semula, karena "Benifit Oriented" atau target kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab Negara. Inilah salah satu ESSENSI Kemerdekaan saat itu. Mengapa bisa begitu ? Karena para Pemimpin Nasional saat itu (gabungan Nasionalis dan Islam) masih komitmen terhadap pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil karya BPUPKI dan PPKI serta yang Islam juga masih komit terhadap Ideologi Islam (Ta'jul Furudz).
Namun dengan perubahan "political will" Rezim Pemerintah yang makin jauh dari semangat Kemerdekaan, maka orientasi Rezim pun secara pelan tapi pasti , berubah dari semangat "Benifit Oriented" demi kemaslahatan umat berubah menjadi "profit Oriented" demi perut oknum Pejabat terkait dan kroni2 nya atau Oligarkhi nya !
Maka bisa dilihat saat ini, para oknum pejabat yang mestinya mewujudkan kesejahteraan rakyat lewat kelistrikan seperti JK, Luhut BP, Dahlan Iskan, Erick Tohir justru seperti "Pagar makan tanaman" dan dibiarkan saja oleh Presiden Jokowi ! Mereka ini malah menjadi "agen" untuk memfasilitasi Aseng dan Asing agar bisa menguasai kelistrikan khususnya Jawa-Bali dengan imbalan besar dan menanam saham di perusahaan2 Aseng/Asing tersebut ! Maka jangan kaget kalau sebenarnya biaya operasi PLN saat ini menjadi sangat mahal dengan subsidi yang sebenarnya sudah ratusan triliun tiap tahunnya (Repelita Online 8 Nopember 2020). Meskipun pada Laporan Keuangan PLN dibikin untung (contoh LK PLN 2020 untung Rp 5,95 T, dan LK PLN 2021 untung Rp 13,97 T ) padahal aslinya rugi ratusan Triliun. Dan semua itu ditombokin dari hutang LN (terutama dari China) dengan tanggungan Sumberdaya Alam berupa tambang nikkel, lithium, uranium dll dengan mendatangkan TKA China jutaan orang !
Artinya penampilan PLN yang masih "gebyar"2 saat ini sebenarnya hanya "semu" ! Karena semua itu sebagian besar milik China,operasional pakai uang China, yang semuanya dihitung sebagai hutang.
Artinya semenjak 2020 (sesuai Seminar PP IP dan SP PJB) Jawa-Bali sdh dikuasai mayoritas oleh perusahaan listrik China secara "Unbundling Vertikal". Namun China memanfaatkan konsep "The Power Sector Restructuring Program" (PSRP) nya IFIs (WB,ADB,IMF) dimana saat Jawa-Bali sudah mereka kuasai secara "Unbundling Vertikal", selanjutnya saat ini mulai diterapkan program HSH (Holding-Subholding) yang akan "mereduksi" peran administratif Holding PLN di bidang Pembangkit dan Distribusi (Subholding Genco dan Subholding Beyond Kwh) dan terakhir nanti HSH Transmisi.
Saat ini HSH Transmisi masih ditahan untuk melihat "timing politis" yang tepat. Karena saat penerapan HSH Transmisi maka peran PLN P2B akan dilepas menjadi Lembaga Independent atau sebagai "Power Purchase Pool" yang berfungsi sbg :
- Pengatur System,
- Pengatur Pasar.
Sehingga selanjutnya Jawa-Bali akan berlangsung kompetisi penuh atau Multy Buyer and Multy Seller (MBMS) dan PLN Jawa-Bali dibubarkan !
Selanjutnya PLN Luar Jawa-Bali kedepannya diserahkan ke masing2 PEMDA !
KESIMPULAN :
Kembali ke judul ! Apa fungsi Negara kok sampai terjadi hal diatas ? Pejabat Negara lepas tangan terjadinya Penjajahan Gaya Baru dengan alasan "tuntutan jaman" ?Meskipun "mencekik" rakyat ?
DIMANAKAH ESSENSI KEMERDEKAAN ?
REZIM JOKOWI TDK MAMPU MEMBENDUNG PENJAJAHAN GAYA BARU LEWAT KELISTRIKAN ?
Diatas baru Sektor Ketenagalistrikan ! Bagaimana sektor lainnya ?
MAGELANG, 11 NOPEMBER 2022.