 |
| Ketgam: Ilustrasi |
KENDARI, KASUARITV — Tanggapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terkait tuduhan perusakan lingkungan oleh PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena justru memicu polemik baru. Langkah jajaran Pemprov yang pasang badan membela perusahaan tambang milik istri Gubernur Sultra tersebut dihujani kritik tajam dan sindiran menohok dari warganet.
Sikap 'pembelaan' ini mengemuka setelah para wartawan berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Gubernur Sultra terkait isu pencemaran laut di Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat. Isu tersebut sebelumnya mencuat dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Kejaksaan Tinggi Sultra bersama mantan Komisioner KPK, La Ode M. Syarif.
Namun, ketimbang Gubernur atau manajemen perusahaan yang memberikan klarifikasi transparan, Kepala Dinas Kominfo Sultra Andi Syahrir yang justru tampil di publik untuk pasang badan. Dalam keterangannya, Andi Syahrir membantah PT TMS terlibat dan menyebut lokasi operasi perusahaan tersebut berjarak sekitar 29,3 kilometer dari lokasi pencemaran.
Sontak, aksi pejabat daerah yang bertindak layaknya juru bicara korporasi keluarga atasan ini memantik reaksi pedas di media sosial. Publik menilai ada benturan kepentingan (conflict of interest) yang sangat nyata ketika fasilitas dan instansi pemerintah digunakan untuk memoles citra bisnis swasta milik lingkaran kekuasaan.
"Gubernur aja nggak berani angkat bicara soal ini, tapi bapak hebat. Denda sekitar 2,1 T bukan kah itu kerusakan lingkungan dan keuangan negara pak?" celekit salah satu netizen di kolom komentar.
Netizen lain juga melayangkan sindiran senada mengenai peran ganda pejabat tersebut. "Harusnya yang menjelaskan ini humas perusahaan," tulis warganet. "Merangkap humas juga kah, Pak? Knp anda bicara... kenapa tidak sekalian saja bosmu yang menjelaskan langsung?"
Tak berhenti di situ, klaim Pemprov yang seolah menyebut aktivitas tambang tidak merusak lingkungan juga ditantang masyarakat. "Mana ada tambang tidak merusak alam. Coba foto dari udara biar jelas dan publikasikan ke masyarakat Sultra biar rakyat menilai langsung," cecar warga lainnya.
Polemik ini semakin mempertegas krisis kepercayaan publik terhadap netralitas birokrasi di Sultra. Masyarakat menuntut agar Gubernur Sultra dan pihak manajemen PT TMS menghadapi pertanyaan publik secara langsung dan terbuka, alih-alih berlindung di balik benteng birokrasi Pemprov. (redaksi)