 |
| Ketgam: Pertemuan Oknum TNI. Perwakilan CV Prima Papua, Masyarakat dan Oknum Wartawan |
JAKARTA, KASUARITV – Kodam XVIII/Kasuari dan Polda Papua Barat Daya didesak untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dari Batalyon Teritorial Pangan (YonTP) 806/Aimas dalam aktivitas pengangkutan dan pembongkaran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar di lingkungan CV Prima Papua.
Desakan tersebut menguat setelah adanya laporan warga yang menyebutkan sebuah truk berpelat kuning PB 8711 MB diduga mengangkut BBM bersubsidi dan memasuki kawasan permukiman warga pada Selasa, 22 Juli 2026, sekitar pukul 02.14 WIT.
Menurut keterangan warga, akses jalan menuju lokasi saat itu telah ditutup menggunakan portal sehingga warga berinisiatif menghentikan kendaraan untuk menanyakan tujuan perjalanan. Namun, dari dalam kabin truk terdengar seseorang berteriak, "Ayo jalan, kami ini anggota."
Pernyataan tersebut memicu adu mulut antara pengemudi dan warga. Sejumlah warga kemudian memutuskan mengikuti kendaraan tersebut hingga tiba di lokasi CV Prima Papua. Warga mengaku menyaksikan adanya proses pembongkaran muatan yang diduga merupakan BBM subsidi jenis Bio Solar.
Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran di tengah dugaan pelanggaran tersebut, muncul informasi adanya pertemuan antara sejumlah pihak yang dinilai tidak menghasilkan langkah penegakan hukum sebagaimana diharapkan masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa dugaan aktivitas pengangkutan BBM subsidi tersebut tidak langsung diamankan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Aktivis hukum Jakarta yang juga merupakan perwakilan AP2 Indonesia (Aliansi Pelajar dan Pemuda Indonesia) menilai aparat penegak hukum dan institusi terkait harus segera mengambil tindakan tegas agar tidak menimbulkan persepsi adanya pembiaran terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
"Negara tidak boleh kalah terhadap mafia BBM. Jika dugaan ini terbukti, maka seluruh pihak yang terlibat, baik dari unsur sipil maupun oknum aparat, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," tegas perwakilan AP2 Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).
AP2 Indonesia mendesak Pangdam XVIII/Kasuari dan Kapolda Papua Barat Daya membentuk tim gabungan untuk menelusuri legalitas distribusi BBM, asal muatan, dokumen pengangkutan, serta memeriksa seluruh pihak yang berada di lokasi saat dugaan pembongkaran berlangsung di CV Prima Papua
Lebih lanjut, AP2 Indonesia menegaskan akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak terdapat langkah konkret dari Kodam XVIII/Kasuari.
"Apabila Kodam XVIII/Kasuari hanya memilih diam dan tidak melakukan pemeriksaan internal terhadap dugaan keterlibatan oknum prajurit, maka kami dari AP2 Indonesia akan melaporkan persoalan ini secara resmi ke Mabes TNI untuk mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih serius," ujarnya.
Menurutnya, penghormatan terhadap institusi TNI harus dibarengi dengan komitmen untuk menindak setiap oknum yang diduga mencoreng nama baik institusi.
"Kami menghormati institusi TNI, namun penghormatan itu harus dibarengi dengan komitmen untuk menindak setiap oknum yang mencoreng nama baik institusi. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran terhadap praktik-praktik yang merugikan negara," tambahnya.
AP2 Indonesia juga meminta Polda Papua Barat Daya dan Kodam XVIII/Kasuari untuk berkolaborasi dalam mengusut tuntas dugaan mafia BBM subsidi yang selama ini merugikan masyarakat dan negara. Penanganan yang transparan dan profesional dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan institusi negara.
"Foto Pertemuan Masyarakat, Oknum TNI dan Perwakilan dari CV Prima Papua dalam pembahasan yang tidak jelas bersama salah satu oknum wartawan adalah bukti kongkrit langkah awal ke Mabes TNI jika Pangdam kasuari tidak mengambil langkah tegas," ujarnya
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Prima Papua, YonTP 806/Aimas, Kodam XVIII/Kasuari, dan Polda Papua Barat Daya belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut.
Publik kini menantikan langkah nyata aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi tersebut. Jika terbukti, masyarakat berharap seluruh pihak yang terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
redaksi kasuaritv