 |
| Fardin Bersama Tim AP2 Indonesia |
JAKARTA, KASUARITV – Ketua Umum DPP Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Indonesia, Fardin Nage, menilai bantahan Tenaga Ahli (TA) Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, terkait tudingan kepemilikan aset yang diklaim sebagai "hoaks" justru tidak menjawab substansi masalah. AP2 Indonesia menegaskan bahwa audit harta kekayaan oleh aparat penegak hukum tetap harus dilakukan demi menjaga transparansi.
Fardin menjelaskan, pihaknya sejak awal tidak bermaksud menghakimi, melainkan mendorong penggunaan instrumen hukum yang sah melalui audit independen. Menurutnya, sikap defensif dan alergi terhadap pengawasan publik justru memperkuat kecurigaan masyarakat.
"Jika memang merasa tuduhan itu hoaks, buktikan lewat mekanisme audit independen atau laporkan seluruh hasil kekayaan secara terbuka, bukan sekadar membantah di media. Di negara hukum, desakan audit adalah bentuk kontrol sosial yang sah," tegas Fardin. Sabtu, (25/7/2026)
Fardin juga menyoroti bantahan pihak TA yang dinilai tidak konsisten dan melenceng dari poin utama yang dipertanyakan publik.
"Yang dipersoalkan mobil mewah, tapi yang dijawab malah rumah. Yang dinarasikan duduk bersama kontraktor, yang diklarifikasi justru usaha milik istri. Ini kan aneh. Jangan-jangan yang diperintahkan lain, yang dikerjakan lain. Jangan-jangan Staf Ahli ini sekaligus merangkap jadi juru 'pungut'? Hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi, dan untuk membuktikan kebenarannya, audit hukum adalah satu-satunya jalan," terangnya.
Selain persoalan aset, Fardin menyoroti pengakuan TA Ridwan Bae yang menyebut telah memiliki perusahaan konstruksi sebelum menjabat. Menurut AP2 Indonesia, hal tersebut berpotensi melanggar Aturan Rangkap Jabatan, mengingat syarat umum rekrutmen Tenaga Ahli DPR RI melarang keras adanya rangkap jabatan pada instansi atau lembaga lain—terutama di sektor konstruksi yang menjadi objek pengawasan Komisi V DPR RI.
AP2 Indonesia memastikan akan terus mengawal kasus ini dengan melayangkan laporan resmi ke lembaga penegak hukum dan instansi berwenang. Pihaknya berjanji akan menghormati apa pun hasil pemeriksaan hukum nantinya, ketimbang hanya berpegang pada klaim pembelaan di media.
"Kami pastikan kasus ini akan bergulir, apa lagi pengakuan STAF AHLI, Ia seorang pemilik perusahaan Kontruksi sebelum menjabat, banyak kemungkinan-kemungkinan terjadi, dan harus diperiksa," tutupnya (***)
Editor : redaksi