PROBOLINGGO (KASUARITV)– Komisi II DPRD Kota Probolinggo melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Perseroda BTT sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang telah memasuki masa enam bulan operasional. Kunjungan ini difokuskan untuk meninjau perkembangan usaha, realisasi pendapatan, serta memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Kegiatan berlangsung pada Kamis (18/06/2026).
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi II DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PKS, Tri Atmojo Adip, menjelaskan bahwa sidak dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kemajuan usaha Perseroda BTT, khususnya menyangkut capaian pendapatan dan penerapan strategi bisnis yang telah disusun.
“Kami ingin memastikan kondisi Perseroda BTT yang sudah resmi beroperasi selama enam bulan. Dari keterangan yang disampaikan, ternyata pelaksanaan kegiatan usahanya baru efektif berjalan sekitar satu bulan, sehingga pendapatannya baru mulai tercatat pada bulan Juni ini,” ujar Tri Atmojo Adip.
Ia menegaskan bahwa pengawasan ini tidak hanya bertujuan melihat besaran pendapatan yang diperoleh, melainkan juga memastikan mekanisme operasional perusahaan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Hal ini dinilai penting agar Perseroda BTT dapat berkembang secara sehat dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan daerah.
Tri Atmojo Adip menambahkan bahwa pihaknya juga ingin memastikan setiap langkah yang diambil Perseroda BTT memiliki arah yang jelas dan tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan.
“Yang menjadi perhatian kami adalah memastikan arah dan pelaksanaan bisnis Perseroda BTT tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga terhindar dari risiko penyimpangan di masa mendatang,” tambahnya.
Melalui sidak ini, Komisi II DPRD Kota Probolinggo berharap Perseroda BTT dapat mempercepat pengembangan usaha secara terukur, meningkatkan profesionalisme pengelolaan, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan daerah melalui peningkatan kinerjanya.
Kegiatan pengawasan ini juga menjadi wujud komitmen DPRD dalam memastikan setiap investasi dan kebijakan pengembangan usaha daerah berjalan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis: Nia