Pesawaran, KASTV 29 Mei 2026 — Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berinisial RP di Kabupaten Pesawaran mengaku mengalami intimidasi dan ancaman serius melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal setelah melakukan penataan internal terhadap relawan di lingkungan kerjanya.
Ancaman tersebut diduga berkaitan dengan kebijakan evaluasi dan pemindahan divisi sejumlah relawan yang dilakukan pihak SPPG demi meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalitas kerja di dapur pelayanan gizi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, polemik bermula dari pergantian Asisten Lapangan (Aslap). Di sisi lain, Aslap disebut diduga melakukan pemecatan relawan secara sepihak tanpa berkoordinasi dengan Kepala SPPG setempat.
Padahal, Kepala SPPG memiliki kewenangan dalam melakukan evaluasi, pembinaan, serta penataan relawan maupun sistem kerja dapur karena seluruh pelaksanaan program berada di bawah tanggung jawabnya.
Situasi tersebut kemudian memicu ketegangan internal hingga RP menerima pesan ancaman dari nomor tidak dikenal.
Dalam pesan itu, pengirim diduga meminta agar posisi relawan dikembalikan seperti semula. Bahkan, ancaman yang dilontarkan disebut mengarah pada pembunuhan hingga santet.
“Atas kejadian itu saya merasa terancam. Ancaman yang disampaikan bukan hanya intimidasi biasa, tetapi sudah mengarah pada keselamatan,” ujar RP, Jumat (29/05/2026).
Karena merasa tertekan dan khawatir terhadap keselamatan dirinya, RP mengaku sempat mendatangi Polsek setempat untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun laporan itu disebut belum diterima secara utuh.
Meski demikian, pihak kepolisian dikabarkan akan melakukan tindakan apabila terjadi kembali intimidasi maupun ancaman lanjutan.
Tak hanya itu, persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada KPPG tingkat Provinsi di Bandar Lampung guna mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
“Saya sudah melaporkan hal tersebut kepada KPPG di Bandar Lampung dan akan ditindaklanjuti dalam satu pekan ke depan,” katanya.
RP juga mengaku khawatir konflik internal tersebut dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis).
“Saya khawatir jika persoalan ini tidak diselesaikan akan memicu persoalan lain. Saat ini saya juga belum bisa standby penuh,” tambahnya.
Kasus ini kini menjadi sorotan karena dinilai mencoreng dunia pelayanan sosial dan relawan yang seharusnya menjunjung profesionalitas, koordinasi, dan etika kerja.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut. (Tim)