Jakarta, kasuaritv.com — Gelombang protes dari mahasiswa kembali menguat. Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara–Jakarta mengelar aksi Rabu, 6 Mei 2026, dengan satu tuntutan utama: membongkar dugaan praktik korupsi di Dinas PUPR Konawe Utara yang dinilai merugikan negara miliaran rupiah.
Aksi yang digelar di dua institusi ini yakni kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuju Kejaksaan Agung RI, sebagai bentuk tekanan langsung terhadap dua institusi penegak hukum yang dianggap memiliki kewenangan penuh untuk mengusut kasus tersebut
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi secara tegas mendesak KPK untuk tidak lagi menunda proses hukum. Mereka meminta agar Kepala Dinas PUPR Konawe Utara segera dipanggil dan diperiksa atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi pada sejumlah proyek infrastruktur. Dugaan ini bukan tanpa dasar mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara disebut mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp6,5 miliar.
“Ini bukan angka kecil. Ini uang rakyat. Kalau benar ada penyimpangan, maka tidak boleh ada kompromi. KPK harus bertindak, bukan diam,”
Tak hanya KPK, Kejaksaan Agung RI juga menjadi sasaran desakan. Massa meminta dilakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh proyek di Dinas PUPR Konawe Utara, khususnya pada tahun anggaran 2024 yang diduga sarat penyimpangan. Mereka menilai, lambannya penanganan kasus-kasus daerah kerap membuka ruang impunitas bagi pejabat yang diduga terlibat.
Ketua umum IPMKU-jakarta, Pandi Bastian, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi yang dianggap semakin terang-terangan. Ia juga menyentil aparat penegak hukum yang dinilai kerap “tajam ke bawah, tumpul ke atas”.
“Jangan sampai hukum hanya jadi alat menekan rakyat kecil, tapi mandul ketika berhadapan dengan pejabat. Kalau ada bukti dari BPK, itu sudah cukup jadi pintu masuk penyelidikan serius. Kami akan kawal ini sampai tuntas,” tegasnya.
Lebih jauh, Pandi menyatakan bahwa aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi tata kelola anggaran di daerah yang dinilai tidak transparan. Ia menyoroti bahwa sektor infrastruktur seperti PUPR adalah salah satu sektor dengan anggaran besar, namun juga rawan disalahgunakan.
“Setiap jalan rusak, setiap proyek mangkrak, itu ada jejak kebijakan di belakangnya. Dan kalau ada indikasi korupsi, maka itu pengkhianatan terhadap masyarakat Konawe Utara,” lanjutnya.
Sebagai penutup ikatan pemuda mahasiswa konawe utara - Jakarta menyampaikan beberapa tuntutan yakni :
1.Mendesak kpk ri untuk segera memanggil dan memeriksa kepala dinas pupr konawe utara atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi pada sejumlah item proyek dengan nilai mencapai Rp6,5 miliar berdasarkan temuan BPK RI.
2.Mendesak kejaksaan agung ri untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil langkah penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PUPR konawe utara Tahun Anggaran 2024.