Opini oleh Edy Mulyadi - Wartawan Senior
Pilpres 2029 memang masih tiga tahun lagi. Masih lumayan panjang. Tapi suhu politik mulai menghangat lebih cepat dari biasanya. Salah satu pemicunya adalah munculnya wacana Gibran Rakabuming Raka berpeluang menjadi lawan Prabowo Subianto pada 2029.
Direktur ABC Riset & Consulting Erizal, misalnya, termasuk yang berpendapat Gibran sangat mungkin maju jadi Capres pada 2029. Menurut dia, Prabowo pasti akan memilih Cawapres yang tepat, dan itu bukan Gibran. Kriteria pemimpin versi Prabowo jauh di atas Gibran. Dia bisa melihat dari orang-orang di sekitarnya, yang dibinanya langsung.
"Gibran lebih berpotensi menjadi lawan Prabowo ketimbang pasangan, " katanya, seperti dikutip media, Rabu (20/05).
Banyak orang mungkin menganggap ini sekadar gosip politik terlalu dini. Tapi politik sering membuktikan: tidak ada asap tanpa api. Apalagi jika yang dibicarakan adalah relasi kekuasaan, ambisi dinasti, dan perebutan pengaruh pasca-Jokowi.
Justru karena isu itu mulai beredar, publik kembali mengingat pernyataan Joko Widodo. Sejak beberapa bulan lalu, dia terus menggaungkan narasi “Prabowo-Gibran dua periode”.
Di permukaan, itu terlihat seperti dukungan biasa. Tapi dalam politik, kalimat sederhana sering menyimpan operasi besar di belakang layar. Ada yg tersurat. Dan, tentu saja, juga ada yang tersirat.
Kuncian politik
Saya membaca, ucapan Jokowi tentang “dua periode” bukan sekadar dukungan. Itu adalah upaya penguncian politik. Jokowi tampaknya sadar bahwa relasi kekuasaan tidak selalu cair. Hari ini kawan, besok bisa berubah menjadi lawan. Karena itu, sejak awal dia berusaha memastikan posisi Gibran tetap aman di lingkar inti kekuasaan, sampai 2034.
Caranya? Dengan membangun persepsi publik bahwa Prabowo dan Gibran adalah paket permanen. Mereka tidak boleh dipisahkan.
Di sinilah kelihaian Jokowi bekerja.
Narasi dua periode itu sebenarnya mengandung pesan tersembunyi kepada Prabowo: jangan pernah berpikir mengganti Gibran pada 2029.
Sebab jika suatu hari Prabowo mencoba mencari pasangan baru, maka ia akan berhadapan dengan tekanan besar. Akan muncul framing pengkhianatan terhadap kesinambungan. Relawan Jokowi bergerak. PSI bergerak. Basis loyalis keluarga Solo dimainkan. Mesin opini digital dipanaskan. Artinya, sejak sekarang pagar politiknya sedang dipasang.
Publik perlu memahami: politik dinasti tidak bekerja dengan emosi. Mereka bekerja dengan desain jangka panjang. Jokowi terlihat sedang merancang itu dengan sangat hati-hati.
Lihat saja alurnya.
Gibran didorong menjadi wakil presiden lewat jalur yang penuh kontroversi etik di Mahkamah Konstitusi. Setelah berhasil masuk Istana, tahap berikutnya adalah memastikan keberlanjutan kekuasaan.
Karena bagi dinasti politik, satu periode tidak pernah cukup. Bahkan jika nanti Prabowo tetap bersama Gibran pada 2029, posisi itu tetap menguntungkan keluarga Jokowi. Gibran akan mendapatkan pengalaman kekuasaan 10 tahun penuh. Dia bisa membangun jaringan birokrasi, militer, bisnis, internasional, dan partai politik. Juga, tentu saja, akses dana yang sangat besar. Itu modal luar biasa untuk menjadi Capres utama pada 2034.
*Tetap menang banyak*
Jadi apa pun skenarionya, keluarga Jokowi tetap untung. Kalau duet bertahan, Gibran makin matang. Jika pecah kongsi, Gibran sudah punya panggung nasional dan basis politik sendiri. Licin sekali. Karena itu, Prabowo harus sangat berhati-hati membaca arah angin ini.
Dan, satu hal lagi, Prabowo adalah presiden. Mandat rakyat ada di tangannya. Jangan sampai pusat gravitasi kekuasaan perlahan bergeser ke tangan kelompok lain yang punya agenda jangka panjang berbeda.
Sejarah politik Indonesia penuh dengan pelajaran penting dan pahit. Bagaimana seorang pemimpin akhirnya terjebak oleh lingkar kekuasaan yang awalnya dianggap sekutu. Ingat, Jokowi bukan politisi sembarangan. Dia dikenal tenang, sabar, tidak meledak-ledak. Meski begitu, bekas tukang mebel asal Solo itu piawai membangun pengaruh secara diam-diam.
Banyak lawan politiknya kalah bukan karena bodoh. Mereka kalah karena terlambat membaca pola. Hari ini mungkin hubungan Prabowo dan Jokowi terlihat mesra. Tapi politik bukan soal perasaan. Ini soal kepentingan dan keberlanjutan pengaruh.
Karena itu, Prabowo perlu memastikan satu hal penting: jangan sampai dirinya hanya menjadi jembatan transisi menuju konsolidasi dinasti politik baru. Rakyat memilih Prabowo untuk memimpin Indonesia. Bukan untuk mengamankan proyek kekuasaan keluarga Jokowi.
Jika tidak hati-hati, Prabowo bisa terpelanting. Bukan itu saja, demokrasi perlahan bisa berubah jadi kerajaan modern. Pemilu memang tetap ada. Rakyat masih berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS). Tapi kekuasaan hanya berputar di lingkar darah yang sama.
Jakarta, 21 Mei 2026