JAKARTA — Pernyataan Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, memantik perdebatan di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai, dinamika ini mencerminkan meningkatnya intensitas pertarungan narasi politik di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie menjadi salah satu pihak yang mengkritik keras pernyataan tersebut. Ia menilai, apa yang disampaikan Saiful tidak sekadar kritik, melainkan mengandung kecenderungan yang dapat membentuk opini negatif terhadap pemerintah.
“Saya kira pernyataan Saiful Mujani sangat irasional. Ini bukan sekadar kritik, tapi ada upaya menjatuhkan Prabowo,” kata Jerry dalam keterangannya pada Minggu, 5 April 2026.
Menurut Jerry, kritik dalam demokrasi memang diperlukan. Namun, ia menilai penggunaan diksi yang tajam dan narasi yang luas tanpa basis data yang kuat berpotensi memperkeruh suasana politik. Ia bahkan menduga ada pola tertentu dalam pengangkatan isu-isu yang dinilai sensitif.
Ia menyebut, belakangan ini berbagai narasi yang menyudutkan pemerintah mulai bermunculan secara bersamaan. “Kata-katanya bombastis dan tendensius. Jangan-jangan ada upaya mengembosi dan menjungkalkan pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Jerry memprediksi sejumlah isu akan terus mencuat dan menjadi bahan perdebatan publik. Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), isu-isu politik masa lalu, serta peristiwa gugurnya enam prajurit TNI dalam misi di Lebanon. Menurut dia, isu-isu tersebut memiliki daya tarik emosional dan politik yang tinggi, sehingga rentan dimanfaatkan dalam pembentukan opini publik.
Dalam konteks program MBG, Jerry menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah persoalan.
“Program MBG itu baik, tetapi implementasinya perlu diawasi. Ada laporan yang menyebut semua baik-baik saja, padahal ditemukan kasus keracunan dan kualitas makanan yang tidak sesuai standar,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan agar program tersebut tidak justru menimbulkan masalah baru. Menurut dia, kesenjangan antara laporan administratif dan kondisi faktual di lapangan harus segera ditangani.
Di sisi lain, Jerry juga menyoroti capaian pemerintah dalam bidang ekonomi, khususnya terkait investasi. Ia menyebut masuknya investasi dari Korea Selatan, Jepang, dan Uni Emirat Arab sebagai indikator keberhasilan diplomasi ekonomi pemerintah.
“Prabowo mampu membawa investasi triliunan rupiah. Ini capaian yang tidak mudah dan perlu diapresiasi,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai capaian tersebut kurang mendapat perhatian di tengah derasnya arus kritik dan narasi negatif yang berkembang di publik. Kondisi ini, menurut dia, menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembentukan opini publik.
Selain itu, Jerry menyinggung kemungkinan adanya pengaruh eksternal dalam dinamika politik domestik. Ia mendorong agar dugaan aliran dana asing yang disebut-sebut berperan dalam pembentukan opini publik dapat diaudit secara transparan.
“Saya sarankan dana-dana asing yang diduga masuk perlu diaudit untuk memastikan penggunaannya,” kata dia.
Meski begitu, pernyataan mengenai dugaan keterlibatan pihak eksternal tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen. Sejumlah pengamat mengingatkan agar klaim semacam ini tidak disampaikan tanpa dasar yang kuat, karena berpotensi mengaburkan substansi persoalan.
Pengamat politik lainnya menilai, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan tidak terhindarkan. Namun, mereka menekankan pentingnya menjaga kualitas diskursus publik agar tetap berbasis data dan tidak terjebak dalam spekulasi.
Di tengah situasi ini, publik dihadapkan pada tantangan untuk memilah informasi secara kritis. Arus informasi yang cepat, ditambah dengan beragam kepentingan politik, membuat ruang publik rentan terhadap pembentukan opini yang tidak sepenuhnya berbasis fakta.
Dinamika yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa pertarungan politik tidak hanya terjadi di ruang formal, tetapi juga dalam narasi yang beredar di masyarakat. Isu-isu strategis, baik yang bersifat domestik maupun internasional, kerap menjadi pintu masuk dalam membangun persepsi publik.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh bagaimana kritik disampaikan dan bagaimana publik meresponsnya. Kritik yang tajam tetap diperlukan, tetapi harus disertai tanggung jawab dan dasar yang jelas agar tidak berubah menjadi sekadar “gorengan” politik.