 |
Keterangan Gambar (Ketgam): Ilustrasi suasana konferensi pers dengan sorotan publik terhadap dugaan kasus korupsi yang menyeret nama pejabat daerah, disertai aksi protes masyarakat yang menuntut transparansi dan pencopotan ketua panitia kegiatan HUT Sultra |
KENDARI, KASUARITV.COM – Wacana pelibatan masyarakat dalam perayaan Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara ke-62 kembali mencuat. Sejumlah warga menilai, momentum hari jadi daerah seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial pemerintah, melainkan benar-benar menjadi “pesta rakyat” yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Salah satu warga menyampaikan gagasannya agar pola perencanaan kegiatan di Sulawesi Tenggara diubah menjadi berbasis partisipasi masyarakat dari bawah. Menurutnya, tokoh adat, kepala suku, RT/RW hingga komunitas lokal seperti karang taruna dan majelis taklim perlu dilibatkan sejak tahap awal perencanaan.
“Perayaan daerah itu milik rakyat. Jadi perencanaannya harus dimulai dari masyarakat, bukan hanya pemerintah. Pemerintah cukup mendampingi dan menyiapkan anggaran,” ujarnya. Minggu, (5/4/2026)
Ia menilai, selama ini kegiatan peringatan hari jadi daerah cenderung didominasi oleh unsur aparatur sipil negara (ASN), sehingga masyarakat hanya menjadi penonton, bukan pelaku utama.
Dalam konsep yang diusulkan, panitia pelaksana kegiatan dapat berasal dari unsur masyarakat, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator, pengawas, serta penjamin transparansi anggaran. Dengan pola tersebut, diharapkan kegiatan lebih hidup, partisipatif, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Selain itu, pelibatan masyarakat secara luas juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM dan pariwisata daerah. Event yang dikemas sebagai pesta rakyat diyakini dapat menarik lebih banyak partisipasi publik serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, ia juga mengingatkan pentingnya sistem pengawasan yang ketat agar pengelolaan anggaran tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan administratif.
“Pemerintah tetap harus hadir, tapi sebagai pengatur sistem dan pengawas. Jadi bukan lepas tangan, tapi memberi ruang lebih besar kepada masyarakat,” tambah warga yang enggan disebut namanya
Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merancang perayaan HUT ke depan, agar lebih inklusif, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Di sisi lain, warga juga meminta kepada Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, untuk mempertimbangkan kembali penunjukan ketua panitia.
Pasalnya, figur yang dipercaya memimpin kegiatan tersebut diketahui pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Aliansi Pemuda dan Pelajar Indonesia.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan BTS 4G di Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara saat yang bersangkutan masih menjabat di instansi tersebut.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK terkait perkembangan laporan tersebut, termasuk status hukum yang bersangkutan.
Sejumlah warga menilai, dalam situasi tersebut, transparansi dan kehati-hatian dalam penunjukan pejabat publik sangat penting, terlebih dalam kegiatan yang menggunakan anggaran daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai sorotan laporan AP2 Indonesia ke KPK tersebut maupun kapasitas yang bersangkutan sebagai ketua panitia. Media masih berupaya meminta konfirmasi. (*)
Editor: redaksi