PROBOLINGGO (KASTV) – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Probolinggo memberikan catatan kritis terhadap kinerja sektor pendidikan. Dalam rapat pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025, dewan mendesak pemerintah segera menuntaskan ketidaksesuaian data bantuan seragam dan mempercepat rehabilitasi puluhan gedung sekolah yang rusak.
Anggota Pansus sekaligus Anggota Komisi III DPRD, Robit Riyanto, menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara perencanaan dan realisasi pengadaan seragam sekolah. Berdasarkan data yang dipaparkan, target penerima yang seharusnya mencapai ribuan siswa, realisasinya hanya menyentuh angka ratusan.
"Kami menemukan ketidaksinkronan data pengadaan seragam. Ada yang targetnya seribu lebih, tapi terealisasi hanya empat ratus atau tujuh ratusan. Kami minta klarifikasi detail dan mendesak agar seluruh siswa yang berhak segera mendapatkan haknya tanpa terkecuali," tegas Robit usai rapat di Gedung DPRD, Rabu (08/04/2026).
Sinergi Data DTKS Jadi Kunci
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pansus akan mengawal koordinasi lintas sektoral antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS/Desil) dinilai krusial agar data kemiskinan benar-benar menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan.
Selain persoalan seragam, kondisi infrastruktur menjadi perhatian mendesak. Pansus mencatat sedikitnya ada 40 lebih bangunan SD dan SMP yang masuk dalam daftar prioritas rehabilitasi untuk tahun 2026.
"Kami menekankan agar sekolah dengan kondisi rusak berat dan sedang segera dikerjakan. Keamanan dan kenyamanan siswa belajar tidak bisa ditunda. Tahun ini ada 40 titik lebih yang harus tuntas," tambahnya.
Pemerintah Siap Benahi Kekurangan
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Dr. Rey Suwigtyo, S.Sos., M.Si., telah menyerahkan dokumen LKPJ per Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan penyampaian laporan ini merupakan bentuk transparansi sesuai aturan yang berlaku.
Merespons catatan dewan, Pj Sekda yang akrab disapa Tiyok menyatakan kesiapan pihak eksekutif untuk melakukan perbaikan.
"Jika ada kekurangan dalam laporan atau pelaksanaan program, tentu akan kita benahi bersama dewan. Semangatnya adalah evaluasi demi kemajuan Kota Probolinggo yang lebih baik," ujarnya.
DPRD berkomitmen terus mengawal pembahasan ini hingga menghasilkan rekomendasi resmi. Tujuannya agar penggunaan anggaran benar-benar transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
(Nia)