SIDOARJO || KASTV -Eskalasi politik di Kabupaten Sidoarjo mencapai titik didih. Hari ini, Jumat (6/2/2026), Aliansi Laskar Jenggolo yang memayungi belasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dipastikan akan menggelar aksi dan mengepung kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Aksi ini merupakan reaksi keras atas pecahnya kongsi politik antara Bupati H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana yang dinilai telah melumpuhkan stabilitas pemerintahan daerah.
Keputusan untuk turun ke jalan ini diambil setelah audiensi di Kantor Pemkab Sidoarjo pada Kamis (5/2) berakhir buntu (deadlock). Kekecewaan massa memuncak lantaran pihak DPRD maupun Wakil Bupati tidak hadir dalam pertemuan krusial tersebut.
Sebelum bergerak, aliansi ini telah mematangkan strategi dalam rapat konsolidasi yang digelar di Coffee Rosella, Desa Klurak, Kecamatan Candi. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan ormas menyepakati satu suara tidak ada lagi ruang untuk kompromi bagi ego sektoral pimpinan daerah.
Pertemuan di Klurak menjadi momentum penguatan barisan bagi lintas elemen yang tergabung dalam Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo, di antaranya Pemuda Pancasila (PP), Grib Jaya, LSM LIRA, GMBI, Ormas KORAK, YALPK Group, LMPP, MADAS, GMPI, GM, FKPPI, Pemuda Batak Bersatu (PBB), LSM ALAS.
Perwakilan aliansi menegaskan bahwa konflik terbuka yang kerap dipertontonkan Subandi dan Mimik di ruang publik dan media sosial sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Mereka menengarai perang dingin di pucuk pimpinan ini telah merembet ke internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Ketidaksolidan birokrasi ini memicu stagnasi program strategis. Jika pemimpinnya sibuk berseteru, pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial pasti terganggu. Rakyat Sidoarjo tidak boleh menjadi korban ego politik," tegas salah satu korlap aksi di sela-sela konsolidasi.
Laskar Jenggolo mengusung tuntutan utama Rekonsiliasi Total. Mereka mendesak DPRD Sidoarjo untuk berhenti menjadi penonton dan segera menjalankan fungsi pengawasan serta fasilitasi secara aktif untuk mendamaikan kedua belah pihak.
Aliansi juga melayangkan peringatan keras. Jika DPRD gagal memediasi konflik eksekutif ini, mereka mengancam akan melumpuhkan pusat kota dengan menurunkan massa dalam jumlah yang lebih besar mencapai ribuan orang pada gelombang aksi berikutnya.
Hingga berita ini diturunkan, suasana di sekitar gedung DPRD Sidoarjo mulai dijaga ketat oleh aparat keamanan, sementara pihak Sekretariat DPRD maupun Humas Pemkab Sidoarjo masih bungkam terkait tuntutan massa. (*)