SULTRA (KASTV) _ Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), publik kembali dibuat resah oleh ulah seorang oknum kepala dinas yang dinilai lebih sering menciptakan kegaduhan ketimbang menunjukkan kinerja pelayanan publik.
Alih-alih tampil sebagai pejabat yang tenang dan solutif, oknum tersebut justru kerap bersikap arogan, melontarkan pernyataan emosional, bahkan memicu konflik terbuka di ruang publik. Gaya komunikasi halus jika lagi pencitraan tapi kasar jika dilawan dan reaktif ini dinilai mencederai etika birokrasi yang seharusnya menjunjung profesionalisme.
Sejumlah kalangan menilai, setiap kemunculan oknum kadis ini nyaris selalu berujung polemik. Pernyataannya ramai tanpa dasar dan sampai-sampai tantangan adu jotos, namun minim solusi — seperti berkicau lantang tanpa arah jelas dan bukti yang falid, Kondisi ini membuat publik mempertanyakan kualitas kepemimpinan dan kedewasaan pejabat tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat Sultra: sampai kapan Pemprov Sultra membiarkan pejabat dengan perilaku demikian terus bercokol di jabatan strategis? Berkicau seperti beo tanpa mau dikalrifikasi.
Tokoh masyarakat dan aktivis pemerhati pemerintahan mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara agar segera melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka menilai pembiaran terhadap perilaku oknum yang terus menimbulkan keributan berpotensi merusak citra pemerintahan daerah.
"Birokrasi itu melayani rakyat, bukan arena adu emosi pejabat,” ujar salah satu warga.
Publik kini menanti langkah tegas Pemprov Sultra, apakah akan mempertahankan oknum yang kerap menciptakan kegaduhan, atau mengambil keputusan demi menjaga marwah pemerintahan yang bersih, profesional, dan berwibawa.
Reporter: Anjas
Editor: redaksi