TAJUK REDAKSI
Pelaporan AP2 Indonesia ke KPK atas dugaan penyimpangan yang menyeret oknum pejabat publik bukanlah tindakan liar, bukan pula sensasi politik. Ini adalah kerja sah organisasi kontrol sosial yang dijamin konstitusi. Namun yang terjadi justru sebaliknya: bukan substansi dugaan yang dibuka secara transparan, melainkan pelapor yang diserang secara personal.
Inilah pola klasik kekuasaan yang sedang terancam — ketika data tak mampu dibantah, maka karakter yang dihancurkan.
AP2 Indonesia hadir sebagai representasi pemuda terpelajar yang selama ini konsisten mengawasi kebijakan strategis dan penggunaan anggaran negara.
Rekam jejaknya jelas. Tetapi alih-alih adu data dan audit terbuka, yang muncul justru barisan pembela tanpa kapasitas intelektual, tanpa pemahaman tata kelola negara, tanpa keberanian membuka fakta dan media jadi ajang kolaborasi pembenaran tanpa memahami wacana, dan berdampak pada penampakan kebodohan yang secara turun temurun tak terlihat. dan akhirnya tabir itu terbuka 🤭🤭🤭🙏
Lebih ironis lagi, oknum terlapor yang notabene pejabat publik malah menjadikan media sosial sebagai panggung propaganda. Konten penuh opini, minim riset, miskin verifikasi, dan sarat pencitraan. Di era digital, opini kosong memang tak bisa hidup sendiri — ia butuh buzzer. Entah buzzer bayaran, relawan buta data, atau mesin algoritma.
Namun saat laporan resmi masuk ke KPK, yang berdiri membela bukan akademisi, bukan pakar hukum, bukan auditor negara — melainkan figur-figur yang tak relevan dengan substansi persoalan. Sebuah pertunjukan yang justru memperjelas bahwa yang dipertahankan bukan kebenaran, melainkan kepentingan.
Di tengah kekisruhan ini, sikap Gubernur Sulawesi Tenggara patut dipertanyakan.
Sebagai kepala daerah, diam bukanlah netral. Diam adalah posisi politik. Ketika pejabat di lingkar kekuasaan disorot dugaan korupsi, publik berhak menuntut evaluasi, klarifikasi terbuka, bahkan pencopotan sementara demi etika pemerintahan.
Jika ini dibiarkan, publik wajar menduga ada dua skenario: pembiaran terstruktur atau pengalihan isu sistematis.
Sepanjang pemerintahan ASR, sorotan media terhadap dugaan persoalan terus bermunculan, namun jarang disambut dan dipatahkan dengan transparansi data. Yang muncul justru kebisingan wacana, framing emosional, dan serangan personal terhadap para pengkritik.
Padahal demokrasi tidak dibangun dengan buzzer, tidak ditegakkan lewat kriminalisasi pelapor, dan tidak diselamatkan dengan pembungkaman.
Korupsi tidak pernah takut pada opini. Korupsi hanya takut pada data, audit, dan keterbukaan.
Jika laporan AP2 Indonesia salah, buktikan dengan dokumen. Jika tidak berdasar, buka harta kekayaan secara transparan. Jika bersih, hadapi penyelidikan dengan kepala tegak — bukan dengan mengirim pasukan perusak karakter.
Negara ini bukan milik pejabat.
Media sosial bukan pengadilan kebenaran. Dan kritik publik bukan musuh pemerintahan — melainkan alarm bahaya bagi kekuasaan yang mulai menyimpang.
Diamnya penguasa hari ini bisa menjadi pembenaran korupsi esok hari.
Butuh Ribuan atau Puluhan Ribu Mesin Bazzer Algoritma, datang ke kami dan kami persentasekan 🤫🤭🤣
Jutaan Bazzer tak akan menang dengan 1 Data, akan tetapi 1 Data di Dukung Ribuan Bazzer, pasti dapat kepastian HUKUM,
By, Ikhlas XGRD , Redaksi KASTV
Kendari, Jumat, (6/2/2026)