 |
| Ketgam: Kantor Lama Pelindo Kendari yang disewakan ke Swasta, Diduga tanpa Izin Mentri BUMN |
KENDARI, KASUARITV.COM –Gerakan Pemuda Pengawal Pemimpin/Pancasila Sulawesi Tenggara mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Kendari.
Desakan tersebut menyusul adanya dugaan penyewaan gedung kantor lama Pelindo kepada pihak swasta yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menabrak prosedur pengelolaan aset BUMN.
GP3 Sultra menilai, sebagai perusahaan milik negara, setiap pemanfaatan aset Pelindo wajib tunduk pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mekanisme persetujuan pemegang saham, dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
GP3 Sultra secara tegas mempertanyakan:
“Apakah penyewaan gedung kantor lama Pelindo Kendari tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN? Jika belum, atas dasar kewenangan apa kebijakan itu diambil?”
Menurut GP3, tanpa persetujuan pemegang saham, kebijakan tersebut berpotensi menjadi persoalan serius dalam tata kelola aset negara.
GP3 Sultra juga meminta Kejati Sultra mendalami:
Dokumen perjanjian sewa, Mekanisme penunjukan pihak penyewa, Nilai kontrak dan hasil appraisal, Status persetujuan Kementerian BUMN
Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur atau potensi kerugian negara, GP3 meminta agar aparat penegak hukum tidak ragu mengambil langkah hukum.
“Aset negara tidak boleh dikelola secara tertutup. Jika benar ada penyewaan tanpa mekanisme yang sah, maka ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi bisa berimplikasi hukum,” tegas perwakilan GP3 Sultra. (27/2/2026)
Saat di Konfirmasi General Manager (GM) Pelindo Kendari, tidak memberikan jawaban, Chat media ini tercentang Biru tapi tidak di balas
GP3 Sultra menyatakan akan terus mengawal persoalan ini demi memastikan aset negara di Sulawesi Tenggara dikelola secara transparan dan akuntabel. (redaksi)