JAKARTA (KASTV)- Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (4/2/2026). Dalam aksinya, massa mendesak lembaga antirasuah segera memanggil dan memeriksa mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara berinisial RB atas dugaan korupsi sejumlah anggaran pada tahun 2023.
Koordinator aksi La Ode Hasanuddin Kansi, menyebut dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan anggaran proyek Base Transceiver Station (BTS), publikasi kerja sama media, hingga perjalanan dinas yang dinilai sarat kejanggalan dan berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, AP2 juga meminta KPK menelusuri harta kekayaan RB yang disebut mengalami peningkatan signifikan dalam waktu singkat.
Massa aksi menduga lonjakan kekayaan tersebut berkaitan dengan jabatan RB saat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan pada 2024. Oleh karena itu, mereka mendesak KPK tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga meningkatkan status perkara apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Dalam orasinya, demonstran menuntut KPK segera memanggil, menetapkan tersangka, hingga menahan eks Kadis Kominfo Sultra tersebut apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mereka menilai langkah cepat KPK penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Aksi juga diwarnai dengan pembentangan spanduk bertuliskan tuntutan penangkapan terhadap sosok yang mereka sebut sebagai “Burung Beo Cerewet Peliharaan Gubernur Sulawesi Tenggara” terkait dugaan korupsi anggaran di Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak RB maupun KPK terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.