 |
| Bangkit Kampungku |
By: Ikhlas
Di Kabupaten Muna, jalan-jalan mulai mulus. Aspal hitam mengilap, proyek APBN dipamerkan, pejabat tersenyum lebar di depan kamera.
Namun di balik kilap aspal itu, ada ribuan PPPK yang dipaksa bekerja dengan gaji Rp0—puasa bukan karena ibadah, tapi karena kebijakan.
Lucunya, para penguasa daerah dan pejabat pusat asal Muna tampak begitu sibuk mengurus proyek strategis, sampai lupa satu hal kecil bernama kemanusiaan.
Atau mungkin bukan lupa—mungkin memang tidak dianggap penting.
SPTJM Rp0 rupiah disodorkan seperti surat sakti.
Tanda tangan dulu, soal hidup belakangan.
Seakan-akan listrik bisa dibayar dengan “sabar”, dan beras bisa dibeli pakai “loyalitas”.
Di zaman Firaun, budak tahu mereka diperbudak.
Di Muna hari ini, ketidakadilan dibungkus rapi dengan istilah efisiensi.
Lebih modern, lebih halus, tapi sama kejamnya.
Rakyat mulai bertanya:
jangan-jangan proyek itu bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk silsilah keluarga?
Jangan-jangan yang dilapangkan bukan akses rakyat, melainkan jalur aman kekuasaan?
Jika jalan dibangun dari uang negara, tapi aparatur negara dibiarkan kelaparan, maka jelas:
yang diperbaiki hanya infrastruktur,
sementara moral pemerintahan dibiarkan rusak permanen.
Sejarah selalu mencatat.
Dan biasanya, yang jatuh bukan rakyat—melainkan rezim yang menertawakan penderitaan.
Redaksi kasuaritv
10/1/2026