BREAKING NEWS: Warganet Sultra Soroti Janji Kampanye hingga Dugaan Pengelolaan Aset, Grup FB SulTRA Watch Memanas

BREAKING NEWS: Warganet Sultra Soroti Janji Kampanye hingga Dugaan Pengelolaan Aset, Grup FB SulTRA Watch Memanas

 


Kendari, (KASTV) – Gelombang kritik dan kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara kembali mencuat di media sosial. Sejumlah warganet meluapkan keresahan mereka melalui kolom komentar di Grup Facebook SulTRA Watch, yang dalam beberapa jam terakhir dipenuhi sorotan tajam terkait janji kampanye, pembangunan, hingga pengelolaan aset daerah.

Salah satu unggahan anonim di grup tersebut menyoroti pentingnya klarifikasi terbuka dari Gubernur Sulawesi Tenggara, agar masyarakat tidak merasa dibodohi.

“Pintar-pintarnya saja Pak Gub ambil kalimat yang tepat supaya rakyat tidak merasa dibodohi. Yang bisa dibuat hanya klarifikasi dan klarifikasi,” tulis akun anonim di Grup FB SulTRA Watch.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar. Sejumlah warganet menilai, hingga lebih dari satu tahun masa kepemimpinan berjalan, belum terlihat pembangunan vital yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau tidak ada lagi pembangunan, upayakan buat kalimat super top, agar rakyat tidak marah,” tulis warganet lainnya.

Tak sedikit pula komentar yang kembali mengungkit janji-janji kampanye yang dinilai belum terealisasi. Mulai dari janji bantuan, pembangunan infrastruktur, hingga program populis yang disebut hanya ramai saat masa kampanye.

“Mana itu janjinya waktu kampanye?”

“Nasi sudah jadi bubur, nikmati saja serangan 200 ribu hasil kampanye untuk lima tahun ke depan,” tulis warganet dengan nada sindiran.

Isu lain yang ikut disorot adalah dugaan pengelolaan aset dan proyek, yang menurut warganet tidak jelas manfaatnya bagi kepentingan masyarakat luas. Bahkan, beberapa komentar turut menyeret aktivitas usaha pertambangan, dengan desakan agar aparat penegak hukum melakukan penelusuran menyeluruh.

“Usaha pertambangan yang dia urus, Kejagung dan KPK harus usut tuntas penyalahgunaan perizinan dan perusakan hutan,” tulis salah satu akun.

Meski kritik mengalir deras, sebagian warganet juga menyatakan masih memberi dukungan, dengan catatan pemerintah daerah harus lebih terbuka, realistis, dan konsisten antara janji dan realisasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi langsung dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menanggapi gelombang kritik warganet di media sosial tersebut.


📌 Sumber: Grup Facebook SulTRA Watch

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال