aceh Singkil, KASTV - minggu 07 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Budi Harjo, mengeluarkan pernyataan keras terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dinilai gagal total meredam kegelisahan masyarakat terkait persoalan BBM.
Menurut Sekjen AMPAS, apa yang terjadi hari ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kendali, tidak memiliki strategi, dan tidak memiliki keberanian mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Ketika masyarakat panik dan antrian mengular di SPBU, pemerintah justru sibuk dengan narasi normatif tanpa menyentuh akar masalah.
“Yang terjadi hari ini bukan sekadar kelangkaan BBM. Yang terjadi adalah kelangkaan kepemimpinan. Pemerintah daerah seakan hilang dari tanggung jawabnya, tidak memberi arah, tidak memberi kejelasan, dan tidak mampu menenangkan warga yang semakin gusar,” tegas Sekjen AMPAS.
AMPAS menilai bahwa setiap hari masyarakat dipaksa menebak-nebak kebenaran informasi karena Pemda Aceh Singkil tidak berani tampil menjelaskan situasi secara transparan. Sementara itu, dugaan permainan oknum di lapangan semakin kuat, namun pengawasan pemerintah hampir tidak terasa.
Para nelayan terhenti di dermaga, petani kesulitan beraktivitas, sopir dan masyarakat umum harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean, namun pemerintah daerah hanya memberikan imbauan kosong tanpa eksekusi nyata.
Sekjen AMPAS menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa terus berkelit dengan alasan “menunggu koordinasi” atau “sedang mengecek lapangan”. “Ini situasi krisis. Pemerintah seharusnya bergerak di depan, bukan bersembunyi di balik meja rapat,” ujarnya.
AMPAS mendesak Pemda Aceh Singkil segera:
1. Menyampaikan pernyataan resmi yang jujur dan terbuka, bukan kalimat diplomatis yang menutupi kegagalan.
2. Mengambil alih penuh pengawasan distribusi, termasuk menindak oknum yang bermain di SPBU.
3. Memastikan stok tersedia dan distribusi teratur, bukan sekadar janji yang tidak pernah terbukti di lapangan.
4. Membuka posko informasi dan aduan, agar masyarakat tidak terus dirundung ketidakpastian.
5. Mendengar langsung keluhan masyarakat, terutama kelompok yang paling terdampak seperti nelayan, petani, dan pelaku transportasi.
“Kegagalan pemerintah menenangkan masyarakat dalam persoalan BBM adalah alarm keras bahwa roda pemerintahan berjalan tanpa arah. Bila pemerintah terus abai, kepercayaan publik akan runtuh lebih cepat daripada antrian BBM yang makin panjang,” tutup Sekjen AMPAS. (PT)