JAKARTA (KASTV) - Dewan Pengurus Pusat Aliansi Pemuda dan Pelajar (DPP AP2) Indonesia bersama Korban dan sejumlah elemen masyarakat Akan menggelar aksi solidaritas Nasional Jilid II di Jakarta pada Rabu, (3/12/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap seorang debitur WOM Finance Kendari, Totalina, warga asal Sumatera yang diduga mengalami pelecehan, tindak asusila, serta intimidasi oleh oknum pegawai WOM Finance Kendari berinisial A, yang disebut-sebut bekerja sama dengan oknum penyidik Krimsus Polda Sulawesi Tenggara berinisial SKR.
Sekjen DPP AP2, Talha Souwakil atau nama sapaan Dino, menegaskan aksi ini merupakan panggilan moral untuk menuntut keadilan, terutama bagi masyarakat perantauan yang kerap bekerja keras mencari nafkah di luar daerah namun justru rentan menjadi korban penyalahgunaan wewenang.
Menurut Dino, peristiwa yang dialami Totalina bukan sekadar pelanggaran etika pelayanan konsumen, tetapi sudah masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Ia memaparkan bahwa korban, dalam kondisi lemah dan tidak berdaya, diduga berhasil dikelabui sehingga menyerahkan unit mobil miliknya-padahal telah dibayar sebanyak 17 kali angsuran-di ruang penyidik Krimsus Polda Sultra.
"Jangan karena tidak punya keluarga di Kendari lalu seenaknya kalian melakukan intimidasi terhadap warga negara Indonesia. Semua warga memiliki hak yang sama di hadapan hukum,” tegas Hasanudin dalam pernyataannya di Jakarta.
Aksi solidaritas yang melibatkan masyarakat Sulawesi Tenggara di Jakarta dan perwakilan warga Sumatera itu mengambil titik kumpul di Patung Kuda Monas, kemudian bergerak menuju Mabes Polri dan kantor pusat WOM Finance Serta Kantor OJK. Massa menuntut Kapolri dan OJK untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban.
Selain menyoroti dugaan pelecehan dan intimidasi, peserta aksi juga meminta agar Kapolda Sultra dicopot dari jabatannya apabila ditemukan adanya pembiaran atau kelalaian dalam proses penanganan kasus tersebut. Mereka menilai institusi kepolisian memiliki kewajiban memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa diskriminasi, tekanan, atau konflik kepentingan.
Aksi yang digelar mulai pukul 09.00 WIB ini juga menjadi momentum penguatan solidaritas antarwarga perantauan, khususnya dari Sumatera dan Sulawesi Tenggara, untuk mengawal kasus sampai tuntas. Para peserta berharap langkah ini mampu membuka mata publik bahwa setiap dugaan pelanggaran terhadap hak warga negara harus diselesaikan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.
AP2 DKI Jakarta menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum yang berpihak pada korban. Mereka juga mengimbau WOM Finance pusat untuk turun tangan melakukan audit internal serta memastikan seluruh jajaran di daerah bekerja sesuai standar operasional yang mengedepankan etika, kepatuhan, dan perlindungan konsumen.
Aksi ini diharapkan menjadi dorongan bagi institusi terkait agar segera mengambil langkah tegas, sekaligus mengingatkan bahwa keadilan adalah hak semua warga tanpa memandang daerah asal, status sosial, maupun kondisi ekonomi.,"Tutupnya (*)
