SIDOARJO || KASTV - Komitmen Rumah Sakit Mitra Keluarga Buduran untuk memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja lokal memicu gelombang kekecewaan dan protes keras dari warga Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Janji yang dikumandangkan sejak awal pembangunan dinilai belum terealisasi, bahkan cenderung mengabaikan pelamar dengan kualifikasi mumpuni dari komunitas setempat.
Kekhawatiran ini disalurkan melalui Gerakan Aspirasi Masyarakat Pagerwojo (GAMP), yang kini mendesak manajemen RS Mitra Keluarga agar segera menepati komitmen sosialnya.
"Kami menuntut agar rumah sakit membuka peluang kerja bagi warga lokal, khususnya Pagerwojo dan Buduran. Pembangunan harus berkeadilan sosial," tegas Ketua GAMP, Bramada, S.H.,CPLA dalam sosialisasi warga yang digelar pada Senin (10/11/2025).
Menurut data yang dihimpun GAMP, dari total kebutuhan tenaga kerja di RS Mitra Keluarga Buduran, hanya sekitar empat warga Pagerwojo yang berhasil direkrut. Ironisnya, sebagian besar penempatan tersebut berada di posisi non-medis, seperti sopir dan petugas kebersihan.
Kondisi ini bertolak belakang dengan fakta bahwa banyak pelamar lokal memiliki kualifikasi pendidikan relevan, mulai dari sarjana kesehatan hingga akuntansi, yang dinilai GAMP telah memenuhi kriteria rumah sakit.
"Teman-teman yang melamar bukan memaksa, tapi berdasarkan kompetensi. Kalau memang sesuai kriteria rumah sakit, tidak ada masalah diterima. Sejak awal, komitmen pendirian Mitra Keluarga adalah penyerapan tenaga kerja lokal,” kata Bramada.
Selain persoalan rekrutmen, GAM Desa Pagerwojo juga mempertanyakan transparansi dana kompensasi sosial dari pihak rumah sakit. Dana tersebut disebut telah disalurkan melalui pemerintah desa, namun hingga kini, warga tidak mengetahui secara pasti bentuk maupun alur penggunaannya.
Situasi memanas ketika perwakilan GAMP menggelar audiensi dengan Pemerintah Desa Pagerwojo pada Senin pagi (10/11/2025). Dialog yang dihadiri oleh Kepala Desa Pagerwojo, H. Achmad Mulyanto, S.H.,CPLA perangkat desa, serta Ketua RW.05, H. Amin, berlangsung tegang.
Kepala Desa Achmad Mulyanto mengaku belum menerima informasi resmi dari pihak rumah sakit terkait proses rekrutmen yang berjalan. Sementara itu, H. Amin mengingatkan bahwa RS Mitra Keluarga sebelumnya telah berkomitmen secara lisan untuk membuka kesempatan kerja bagi warga lokal pada November 2025.
"Kami sudah menyerahkan lamaran melalui desa sesuai arahan pihak RS, tapi sampai sekarang belum ada kabar," ujar H. Amin, mewakili kekecewaan pelamar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi langkah lanjutan dengan mengirim surat resmi audiensi kepada manajemen RS Mitra Keluarga.
Tidak puas dengan keterangan dari pihak desa, perwakilan GAMP yang diwakili oleh Brahmada Putra, S.H. langsung bergerak mendatangi RS Mitra Keluarga untuk menindaklanjuti kejelasan rekrutmen. Sayangnya, mereka hanya disambut oleh Meylan, perwakilan dari pihak rumah sakit.
"Intinya kita mendatangi rumah sakit mitra keluarga untuk menanyakan terkait dengan surat yang sudah kita layangkan, mengingat hingga saat ini belum ada balasan, kedua kita ingin ada semacam klarifikasi dari manajemen pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga kesepakatan apa saja yang sudah dibuat dengan Pemerintah Desa Pagerwojo dan sekaligus poin-poin apa saja, agar semuanya jelas dan transparan," papar Brahmada.
"Mengingat direksinya masih diluar alangkah baiknya di agendakan untuk audensi ulang, nanti kami akan sampaikan ke pimpinan," jawab perwakilan RS Mitra Keluarga.
"Kita tunggu saja sampai Rabu depan," pungkas Brahmada.
Hingga saat ini, surat tuntutan resmi yang dilayangkan oleh Gerakan Aspirasi Masyarakat (GAM) Desa Pagerwojo belum mendapatkan balasan resmi dari pihak rumah sakit.
Masyarakat Pagerwojo kini menunggu itikad baik dan kesediaan manajemen RS Mitra Keluarga untuk duduk bersama dan memberikan kejelasan. Masyarakat mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mendasar ini terus diabaikan.(*)