By: Ikhlas XGRD
Sulawesi Tenggara kini di persimpangan krisis keadilan. Pedagang kaki lima (PKL) diusir tanpa relokasi, rakyat kecil diabaikan, sementara beberapa oknum lolos PPPK tanpa honor—memperlihatkan ketimpangan yang mencolok. Mahasiswa, generasi penerus negeri, dipenjara, menegaskan bahwa kekuasaan berjalan untuk segelintir orang, bukan rakyat.
Dari perspektif sosial, kondisi ini menghancurkan modal sosial masyarakat. Ketika kepercayaan terhadap institusi publik hilang, partisipasi sosial merosot, dan potensi konflik meningkat. Nepalisasi—penataan ulang sistem untuk meritokrasi dan keadilan—menjadi urgensi.
Secara ekonomi, pengusiran PKL tanpa relokasi bukan hanya melanggar hak dasar, tapi juga mengganggu ekosistem ekonomi lokal. Dukungan terhadap usaha mikro dan kecil adalah fondasi pertumbuhan berkelanjutan; mengabaikannya berarti memperlambat kesejahteraan masyarakat.
Sultra butuh nepalisasi sekarang, sebelum ketimpangan jadi tradisi yang tak terbantahkan. Warga berhak menuntut perubahan nyata, bukan janji kosong, agar keadilan dan kesejahteraan bukan sekadar kata-kata. Mahasiswa dipenjara hanya karena menempati kantor Perhubungan Sultra akibat kos habis, sementara janji gubernur membangun asrama tetap kosong tanpa kepastian. Ini bukti nyata bahwa kepentingan rakyat kecil selalu tertinggal di belakang janji politik.
Pimlinan Redaksi Kasuaritv,