Kendari (KASTV) – Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali menyeruak di Sulawesi Tenggara. Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kendari dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sultra diduga kuat terlibat dalam permainan tender mega proyek ketahanan pangan.
Aliansi Pemuda Pemerhati (AP2) Sultra menilai maraknya dugaan penyimpangan pada proyek strategis tersebut tidak bisa dibiarkan. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera turun tangan menelusuri kasus ini.
“Kami mendesak KPK RI untuk segera memutus rantai KKN yang terjadi di BWS IV Kendari dan BP2JK Sultra. Ada indikasi kuat permainan dalam proses tender mega proyek ketahanan pangan,” tegas Laode Hasanuddin Kansi, Dewan Pembina AP2 Sultra, dalam keterangannya. Jumat, (22/8/2025)
Selain KPK, AP2 Sultra juga menekan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI agar segera melakukan mutasi besar-besaran di BWS IV Kendari dan BP2JK Sultra. Mereka menilai mulai dari Kepala Balai, Satker, hingga PPK sudah tidak layak lagi dipercaya karena diduga menjadi dalang maraknya praktik KKN di lingkup tersebut.
Aksi nyata AP2 Sultra ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB di depan Kantor KPK RI, Jakarta. Dalam aksinya, massa akan menyuarakan agar lembaga antirasuah benar-benar mengusut tuntas dugaan mafia proyek yang membelit dua institusi penting di Sultra tersebut.
AP2 Sultra menegaskan, langkah mereka bukan sekadar seruan aksi, melainkan bentuk komitmen nyata untuk mendorong penegakan hukum dan pembersihan praktik KKN pada proyek strategis nasional.
Reporter: AJ
Editor: redaksi