Dalam Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik, Wabup Mimik Idayana menyampaikan bahwa rendahnya partisipasi ini harus menjadi perhatian serius. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada seberapa banyak orang yang menggunakan hak pilihnya, tetapi juga seberapa aktif masyarakat mengawal dan mengawasi setiap tahapan pemilu.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik adalah kunci untuk membangkitkan kembali semangat partisipasi tersebut.
"Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu dan Pilkada akan semakin kuat apabila didukung dengan akses informasi yang terbuka, akurat, dan mudah dipahami," ujar Mimik saat membuka acara Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Aula Majapahit BKD Sidoarjo, Rabu (20/8/2025).
"Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, bebas, rahasia, serta bermartabat."tegasnya.
Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha. Ia menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara.
"Peran aktif masyarakat sangat penting, dan hal ini hanya bisa terwujud jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hak mereka untuk memperoleh informasi."jelas Agung Nugraha.
Forum ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk membahas strategi pengawasan partisipatif. Harapannya, dengan pemahaman yang lebih baik tentang keterbukaan informasi, masyarakat Sidoarjo dapat menjadi garda terdepan dalam melawan informasi hoaks yang berpotensi merusak demokrasi.
Kegiatan ini menjadi pengingat penting bahwa partisipasi dalam demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Namun, hal itu adalah sebuah proses berkelanjutan yang menuntut setiap warga untuk lebih kritis dan aktif. Mengawal proses demokrasi berarti memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan, dan itulah yang diharapkan Mimik Idayana serta Agung Nugraha dari seluruh masyarakat Sidoarjo. (Arju Herman)